Warga Abung Timur Keluhkan Sertifikat Prona

Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Masyarakat Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur mengeluhkan pungutan yang dilakukan petugas sertifikat tanah (proda) dilapangan. Pasalnya, sudah satu tahun lebih dari pengambilan belum juga terdengar kabar beritanya, bahkan terkesan tertutup kepada warga yang telah menyetorkan uangnya.

Berdasarkan penulusuran , Rabu (30/8), sekitar 30-an warga di Kecamatan Abung Timur diminta sebesar Rp 1 juta/buku. Sebagai syarat pengurusan sertifikat tanah warga yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Namun, setelah lebih dari satu tahun tidak kunjung ada kabar berita dari yang bertugas menagih dilapangan.

“Mereka seperti kucing-kucingan dengan kami, saat mau mengklarifikasi petugas di lapangan selalu saja mengelak. Banyak alasan disampaikan, mulai dari ikut pelatihan sampai alasan lain yang tak masuk akal,”kata salah seorang warga yang minta namanya tidak ingin disebutkan saat di konfirmasi awak media, Rabu (30/8).

Menurutnya, petugas dilapangan meminta uang sebesar Rp 1 juta/buku sebagai syarat administrasi pengurusan prona dibiayai oleh pemerintah daerah. Dengan alasan mengganti uang besin dan makan petugas yang mengurus di kabupaten. Uang tersebut telah disetor sejak akhir Tahun 2016, namun sampai detik ini warga yang dimintai uangnya tidak kunjung mendapatkan kabar dari bersangkutan.

“Kami tidak meminta lebih untuk dipulangkan uang itu, tapi menginginkan program tersebut benar-benar direalisasikan pada masyarakat. Sebab, yang mengurus ini rata warga berpenghasilam pas-pasan, bahkan dirasa kekurangan dalam hal ekonomi,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara mengamini bahwasanya tahun ini pemerintah daerah kembali menggulirkan program penyertifikatan tanah bagi warga yang belum memiliki keabsahan kepemilikan tanah. Juga dalam pembuatan itu telah disepakati ada biaya administrasi sebesar Rp 200 ribu/buku. Sebagai syarat pembiayaan yang tidak ditanggung oleh pemerintah.

“Saya kemarin mendatanganinya, namun tidak boleh lebih dari itu. Kalau pun ada akan ditindak lanjuti, sesuai dengan prosedur yang ada,”ungkap Bupati Lampura itu.

Pihaknya akan segera menindak lanjuti keluhan dari masyarakat ini. Dengan menurunkan tim langsung kelapangan, guna mencari tahu permasalahan sesuangguhnya di bawah.”Pasti akan kita tindak lanjuti, memastikan kejadian sebenarnya dengan menurunkan tim langsung kelapangan,”pungkasnya. (Khoiril/Arief)

Print Berita