Geliat Lampura

Soal Ganti Rugi Proyek SUTT, Warga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Konflik antar masyarakat dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), atas kompensasi yang belum merujuk pada kesepakatan. Terus dibahas di tingkat elit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara.

Pembahasan dilakukan Selasa (12/9/2017) di ruang rapat Komisi I DPRD setempat, dengan agenda mengenai rapat lanjutan pemberian kompensasi atas Proyek SUTT 150KP di kelurahan Bukit Kemuning lingkungan 1 dan 2 Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara.

Dalam kesempatan itu, tampak hadir masyarakat, Lembaga konsultasi & bantuan Hukum, Perwira Hukum Indonesia ( LKBH-PHI) yang dikuasakan masyarakat, Ketua Komisi I Guntur Laksana dan wakil ketua, beberapa Kepala Desa dan dua orang pihak PLN.

BACA JUGA:  Amankan Nataru, Polres Lampura Gelar Lat Pra Ops dan Simulasi Ops Lilin Krakatau 2019

Johar Wijaya selaku Plt.Manager Unit Pelaksaan Proyek (UPP) Provinsi Lampung mengatakan dalam, bahwa dirinya menyetujui jika persoalan pemberian kompensasi ini dibawa ke Pengadilan. Sementara hal ini juga telah disepakti oleh masyarakat yang terlibat pembagian kompensasi.

“Pada pertemuan ke 3 ini, bahwa warga menerima atau mensepakati hasil rapat tersebut. Pertama membuat surat kepada Pemda dan DPRD untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan Negeri atas Kompensasi, kemudian dua desa yang belum diselesaikan akan diselesaikan.” Jelas Johar, didampingi Sulaiman Fajar, rekannya, selasa (12/9/2017).

Dilanjut Johar, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan pembahasan ulang dalam pemberian kompensasi suatu objek tentunya akan turut serta bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Didalam memberikan penilaian kompensasi itu PLN sudah menunjuk KJPP,  penilaian berdasarkan masukan data data didaerah tersebut, Peraturan Bupati.” Jelasnya seraya katakan, “Pemberian kompensasi Sudah sesuai dengan Permen ESDM 2013.” Tambahnya.

BACA JUGA:  Sat Pol-PP Lampura Amankan 12 Orang Anak Jalanan dari Berbagai Daerah

Dikonfirmasi terpisah, Guntur Laksana selaku Komisi I DPRD Lampura mengatakan, bahwa pihaknya (komisi I) harus membantu masyarakat dan akan mengeluarkan rekomendasi untuk menempuh jalur hukum, guna menentukan kompensasi.

“Jalur hukum itu dilakukan atas kompensasi yang notabene belum cukup atau belum pas menurut itungan. Maka melalui mekanisme hukum dengan keinginan sesuai dengan itungan awal.” Jelas Guntur.

Adapun isi dalam Rekomendasi tersebut ialah, pihak DPRD bersama Pemerintahan Setempat, mendorong permintaan masyarakat untuk menempuh jalur hukum.

BACA JUGA:  Kakimal Lampung Bersama Ketua Jalasenastri Kunjungi Kediaman Les Yunita Penderita Tumor

“Ini harus masuk keranah hukum, dan ini juga belum tentu pihak PLN menang dan masyarakat kalah, atau sebaliknya. Setelah ini ketika sudah ada keputusan pengadilan itu sisa final.” Pungkasnya.(Khoiril)

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top