Panaragan–lampungmediaonline.com
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah dalam Verifikasi Faktual Penghargaan Kinerja Pembangunan Daerah (PKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2026.
Pemaparan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., di Ruang Rapat Bupati Tubaba, Senin (06/07/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Independen (TPI) Provinsi Lampung, Wakil Ketua I DPRD Tubaba, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ketua tim penilai dari Bappeda Provinsi Lampung, Yasir Wijaya, S.Si., M.Si., mengatakan verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan yang disampaikan pemerintah daerah dengan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Yasir, penilaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ke depan, kata dia, pengukuran kinerja pemerintah daerah akan semakin menitikberatkan pada indikator makro nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan stunting, penurunan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta inovasi pembiayaan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Gubernur Lampung berkomitmen bahwa capaian makro provinsi merupakan hasil kerja kolektif kabupaten/kota. Karena itu kami ingin melihat pertumbuhan kinerja daerah serta dukungannya terhadap tujuh program unggulan Provinsi Lampung,” ujar Yasir.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Mursalin memaparkan sejumlah program prioritas dan capaian pembangunan yang diklaim telah dicapai Pemkab Tubaba sepanjang 2025 hingga 2026.
Di sektor ketahanan pangan, Pemkab Tubaba menyampaikan telah membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Surat Keputusan Bupati serta mengoperasikan 42 dapur aktif di sembilan kecamatan. Program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 102 ribu penerima manfaat pada 2026, meliputi pelajar, balita, ibu hamil hingga anak putus sekolah.
Sekda juga menyebut pengelolaan limbah organik program MBG melibatkan 55 bank sampah aktif yang mengolah sisa makanan menjadi pupuk organik. Sementara kebutuhan daging kambing dipasok peternak lokal melalui Program Bolo Ngarit yang, menurut pemerintah daerah, telah menyerap sekitar empat ton daging kambing dalam enam bulan terakhir dengan nilai transaksi mencapai Rp560 juta.
Pada sektor pertanian, Pemkab Tubaba mengklaim berhasil mencatat peningkatan luas tambah tanam (LTT) padi sebesar 60,31 persen, dari 18.523 hektare pada 2024 menjadi 19.885 hektare pada 2025.
“Saat ini Tubaba berada dalam kondisi surplus beras sekitar 16,8 juta kilogram per tahun atau setara surplus 55,25 kilogram per jiwa per tahun. Cadangan pangan di Bulog per Juni 2026 juga mencapai 22.225 ton,” kata Iwan.
Selain pertanian, Pemkab juga memaparkan perkembangan sektor peternakan. Populasi kambing di Tubaba disebut mencapai 186.297 ekor pada 2026 dengan pengiriman sekitar 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Pemerintah daerah menyebut pengembangan tersebut turut didukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro senilai Rp8,32 miliar kepada 363 peternak.
Di bidang pengendalian inflasi, Pemkab Tubaba mengklaim mampu menjaga stabilitas harga selama Semester I 2026 melalui Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan (K3W) dan operasi pasar murah.
Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah daerah melaporkan telah merevitalisasi 34 sekolah selama 2025, menerapkan Kelas Khusus Olahraga (KKO) di 16 SMP, serta menyalurkan beasiswa kedinasan dan bantuan pendidikan BAZNAS kepada 321 siswa.
Di bidang infrastruktur, Iwan menyampaikan persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap telah mencapai 40,16 persen. Meski anggaran terbatas, jumlah paket pembangunan jalan meningkat dari 15 paket pada 2024 menjadi 24 paket pada 2025 melalui metode Lapisan Penetrasi Makadam (Lapen) serta dukungan kemitraan swasta.
Adapun pada sektor kesehatan, Pemkab Tubaba menyoroti layanan hemodialisis atau cuci darah di RSUD Tubaba. Hingga Juni 2026, layanan tersebut telah didukung 10 mesin hemodialisis dan 12 tenaga medis, serta telah melayani 177 tindakan cuci darah bagi peserta BPJS.
“Layanan ini mengurangi beban biaya dan jarak masyarakat yang sebelumnya harus berobat ke luar daerah. Kehadiran layanan ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan status RSUD Tubaba dari rumah sakit tipe D menjadi tipe C,” tutup Iwan Mursalin.
Verifikasi faktual PKPD merupakan tahapan lanjutan dalam proses penilaian kinerja pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil verifikasi akan menjadi salah satu dasar penilaian terhadap capaian pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
(Der)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
