Oleh: Hakimul ikhwan (Dosen UGM)
Sekalipun Pemerintah Pusat menegaskan kebijakan Lockdown (LD) wilayah diputuskan oleh Pusat, tetapi beberapa daerah telah mengambil kebijakan LD—pembatasan keluar masuk manusia dari dan ke suatu wilayah—seperti di Kota Tegal dan Provinsi Papua. Tegal memberlakukan LD selama empat bulan, sementara Provinsi Papua selama 14 hari.
Menyusul kebijakan local LD di Tegal dan Papua, pada skala komunitas di tingkat RW dan Kampung masyarakat di beberapa wilayah juga berinisiatif melakukan LD dengan membuat blokade Kampung guna mencegah orang luar masuk dan penduduk setempat ke luar.
Lokal LD yang mulai merambah komunitas Kampung ini mengindikasikan semakin rendahnya kepercayaan akan kemampuan dan keandalan struktur hierarki lebih tinggi—Kampung kepada Pemda, Pemkot kepada Pemprov, dan Pemprov kepada Pusat—dalam mencegah penyebaran virus corona. Local LD juga mengindikasikan sistem hierarki kewenangan (otoritas) tidak efektif menciptakan komando (direction) dalam penanganan pandemi corona.
Lantas, apa implikasi local LD? Jika local LD berlangsung dalam jangka waktu pendek dan lingkup geografis terbatas, ekses negatif yang eskalatif dan menguncang stabilitas nasional kemungkinan tidak terjadi. Tetapi, jika local LD merambah ke banyak daerah dan wilayah, tanpa disertai direction yang jelas oleh Pusat bisa menciptakan krisis sosial—instabilitas, kerusuhan, dan konflik—yang masif dan anarkis. Mengapa?
Pertama, kebijakan local LD khususnya pada tingkat komunitas—Kampung dan Kabupaten/Kota—dalam jangka waktu lama (> 14 hari) tidak didukung oleh kemampuan sumberdaya yang menjamin ketersediaan kebutuhan dasar pangan di tingkat Kampung dan Kota/Kabupaten. Pemerintah Pusat yang memiliki sumber daya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kementerian Sosial dalam penyediaan Jaminan Sosial; bagi peserta Jaminan maupun non-peserta dari masyarakat kurang mampu (miskin/rentan).
Kedua, lokal LD dapat mempertajam fragmentasi sosial akibat ketimpangan dan kesenjangan antar-wilayah. Kondisi yang paling mungkin terjadi adalah eksklusi secara geografis berdasarkan batasan teritorial. Jika eksklusi geografis tersebut disertai asosiasi-asosiasi lain seperti kelas sosial (pemukiman elit vs pemukiman kumuh), etnis, dan agama maka berpotensi besar menyulut konflik dan social unrest. Kombinasi antara faktor pertama (ketiadaan sumberdaya) dan faktor kedua (ketimpangan dan kesenjangan bernuansa SARA) memperburuk kondisi dan keandalan sistem penanganan pandemi corona.
Dalam situasi di ambang krisis sosial diperlukan kepemimpinan yang decisive, yaitu pemimpin yang memiliki komando dan kontrol atas komandonya. Juga, kepercayaan rakyat atas komando tersebut yang dimaksudkan sebesar-besarnya untuk keselamatan rakyat.
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
