Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pemantau Kriminalitas (FPK) Provinsi Lampung, menemukan dugaan ketidaksesuaian realisasi belanja dari anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Lampung Selatan.
Hal itu disampaikan Hariansyah selaku Ketua DPD LSM FPK Provinsi Lampung kepada media ini melalui aplikasi perpesanan Wathsap, pada Sabtu, (5/11).
Tidak hanya terkait dengan dugaan ketidaksesuaian realisasi belanja dana BOS saja, pihaknya juga menyampaikan bahwa menemukan dugaan ketidaksesuaian laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), bahkan dia juga menemukan adanya dugaan Gratifikasi yang dilakukan salah satu sekolah dengan memberikan bingkisan barang.
” Berdasarkan data yang kami miliki, ada beberapa sekolah baik itu SD atau SMP di Kabupaten Lampung Selatan yang bermain dalam pelaporan SPJ dan jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ” Jelas Hariansyah Kepada Media ini memalui Wathsap.
Bahkan parahnya lagi ,” Penggunaan dana BOS disalah satu sekolah digunakan untuk pemberian bingkisan barang, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Juknis dana Bos dan bahkan ada beberapa kegiatan kegiatan lainnya yang tidak tercantum dalam RKAS. seperti kita ketahui, pemberian bingkisan barang itu masuk ke ranah Gratifikasi, jelas masuk unsur pidananya, ini yang harus kita urai, ” Lanjutnya.
Tak hanya itu saja, Hariansyah juga mempertanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten setempat terkait sejauh mana progres pengadaan media pendidikan pada satuan pendidikan SDN tahun anggaran 2022, apakah pengadaan tersebut sudah selesai 100 persen atau belum.
Pihaknya juga menekan Kadisdik Kabupaten Lampung Selatan, Asep Jamhur agar bertindak tegas kepada oknum-oknum di beberapa SD dan juga SMP yang diduga melakukan pelanggaran dalam realisasi belanja melalui dana BOS dan juga pelanggaran pembuatan SPJ dana BOS tersebut.
” Saya tekankan kepada Kadisdik Kabupaten Lampung Selatan, Asep Jamhur supaya bertindak tegas, jangan biarkan permasalahan ini, agar kedepan tidak ada permainan lagi dalam pelaporan realisasi dana BOS, ” Tegasnya.
” Pejabat yang bersangkutan harus diberikan sangsi yang berat, jangan bermain-main dalam laporan dana BOS, sebab bukan hanya negara yang dirugikan, peserta didik juga dirugikan dalam hal ini, ” Tegas Hari yang mengaku geram dengan beberapa dugaan temuan ini.
Masih kata Hariansyah, terkait dengan sangsi yang seharusnya diberikan kepada pejabat yang bersangkutan sudah di atur
dalam Permendikbud 76/2014, Bab VIII sudah yang bunyinya, Pengawasan, Pemeriksaan, dan sangsi-sangsi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan atau sekolah dan atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat atau pejabat yang berwenang.
” Sekali lagi, terkait dengan dugaan temuan ini, Kadisdik harus memberikan sangsi yang berat kepada oknum pejabat tersebut, karena sudah tertuang dalam Permendikbud 76/2014 Bab VIII,” Tegasnya.
Terakhir Hariansyah mengaku bahwa pihaknya sudah menghubungi Kadisdik Kabupaten Lampung Selatan melalui pesan Watshsap, terkait dengan temuannya dan sampai saat ini masih menunggu tindak lanjut dari instansi terkait.
Sementara itu demi keberimbangan berita, ketika wartawan mengonfirmasi Kadisdik Kabupaten Lampung Selatan terkait temuan DPD FPK Provinsi Lampung, hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik belum memberikan tanggapan. (ARF).
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
