Panaragan–lampungmediaonline.com
Terkait dugaan mark up bahkan fiktif pada realisasi anggaran tahun 2024 Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, kini semakin mencuat. Bahkan, Sekretaris hingga Kepala Bidang (Kabid) di Dinas tersebut buang badan.
Pasalnya, saat dikonfirmasi media, Sekretaris Dinsos Tubaba, Yusuf, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam semua realisasi anggaran. Begitu pula dengan Kabid yang ada pada Dinas tersebut.
Saat dikonfirmasi media, Kamis (06/02/2025). Satu diantara Kabid tepatnya Bidang Resos, Joni, juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak mengetahui berapa jumlah anggaran serta banyaknya barang yang dibeli seperti anggaran kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat.
“Yang punya hak jawab itu bos, langsung saja ke Kepala Dinas (Kadis), masalah kayak gitu langsung saja ke dia, soalnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) nya dia Kadis,” kata Joni.
Menurut Joni, terkait anggaran dan pembelian barang sudah diserahkan kepada Kadis semua.
“Itu sudah ada ketentuan dari Dinas, humas yang dipercayakan juga pak Kadis,” ungkapnya.
Tentunya dengan adanya pengakuan Sekretaris dan Kabid tersebut, kuat dugaan anggaran pada Dinsos juga sepenuhnya dikelola sendiri oleh Kadis, karena hanya Kadis yang mampu menjelaskan dan tidak melibatkan pejabat lainnya termasuk Sekretarisnya sendiri.
Bahkan, terdapat pula sejumlah narasumber yang enggan disebutkan namanya, sempat mengajukan bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat dengar, dan tongkat, tetapi disampaikan Dinsos tidak ada anggaran, dan kalaupun ada nanti diberikan berasal dari Aspirasi DPR RI pak Komang Koheri.
Berdasar informasi yang dihimpun media, pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tubaba mengelola anggaran yang cukup besar dan diduga tidak sesuai realisasinya di lapangan sehingga kuat adanya mark up bahkan fiktif yang dilakukan.
Adapun diantara kegiatan yang dikelola Dinsos Tubaba yaitu, Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang menelan anggaran mencapai Rp.339,5 juta. Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp.45 juta, Penyediaan Sandang Rp.43 juta, Penyediaan Alat Bantu Rp.72 juta, Serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp.26 juta.
Kemudian, terdapat juga Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang dianggarkan mencapai Rp.50 juta, dan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Rp.19 juta.
Selanjutnya, ada juga kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar mencapai Rp.2,23 Miliar. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Rp.23,9 juta, Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp.68 juta. Dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp.15 juta.
Dinas Sosial juga menganggarkan kembali Penyediaan Makanan Rp.25 juta, dan Penyediaan Sandang Rp.25 juta.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai Rp.80,1 juta. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.22,5 juta, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.20 juta.
Selanjutnya, pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mencapai Rp.86,7 juta. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.28,8 juta, serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai Rp.288,8 juta. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Rp.16 juta. Belum lagi biaya rapat-rapat koordinasi laporan dan lain-lain yang juga menelan anggaran puluhan juta rupiah.
(Der)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
