Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Aksi ribuan massa yang dikenal dengan istilah aksi 2712 itu dimulai dari depan pusat swalayan Kotabumi (Ramayana) kemudian diteruskan ke kantor Bupati dan di lanjutkan ke DPRD Lampura.Rabu (27/12).
Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) kembali menggelar aksi atas belum terbayarkannya dana PHO oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara. Bahkan aksi kali ini mendesak DPRD untuk segera menggunakan kewenangannya dalam bentuk hak interpelasi dan hak angket yang dimiliki wakil rakyat tersebut.
Ketua K2LUB, Erfan Zen dalam orasinya menyatakan aksi ini digelar murni menuntut hak kontraktor atas dana PHO yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. ” Pemerintah selalu berjanji akan segera membayar. Tapi hingga saat ini belum terealisasi. Alasan pemerintah menunggu dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah provinsi yang mencapai Rp 65 Miliar, akan tetapi belakangan diketahui dana DBH hanya tinggal sebesar Rp 24,9 Miliar. “Bupati selalu berjanji tapi diingkari. Ngomong tunggu DBH cair sebesar Rp 65 Meliar, akan tetapi DBH tinggal Rp. 24,9 Miliar. Apa ini bukan bentuk pembohongan publik,” teriak Erfan.
Masih menurut Erfan, aksi 2712 ini mengusung isue save Lampura dikarenakan kondisi Lampura saat ini dalam krisis keuangan dan mengarah pada kebangkrutan daerah.
“Ini bukan lagi persoalan rekanan, tapi menyikapi semua persoalan yang terjadi di Lampung Utara. Misalkan saja uang insentif perangkat desa yang belum terbayarkan selama 8 bulan, honor TKS, beban kerja pejabat dan lain sebagainya,” pekik Erfan lagi disambut teriak massa aksi yang juga mengatakan agar pemerintah segera menunaikan kewajiban atas hak masyarakat.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta meminta aparat penegak hukum mengusut permasalahan yang dianggap janggal ini. Tiba di gedung DPRD massa mendesak Dewan mempergunakan hak interplasi dan hak angket atas realitas yang terjadi saat ini. Mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD, Rahmat Hartono dan Wakil Ketua I, Nurdin Habim beserta beberapa anggota Dewan yang ada. Para pimpinan Dewan mempersilahkan perwakilan massa aksi untuk masuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi ajakan pimpinan Dewan tersebut ditolak karena masa aksi ingin Dewan untuk segera mempergunakan hak interplasi dan hak angketnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I, Nurdin Habim berjanji akan segera menindaklanjuti keinginan masyarakat. ” Ya kita besok akan memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sekaligus interplasi. Jika tidak memuaskan maka prosedur selanjutnya yakni hak angket Dewan akan kita laksanakan,” ujar Politisi Gerindra ini (Khoiril)
