BANGKOK, THAILAND, www.lampungmediaonline.com – Media OutReach Newswire – Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC), Thailand telah mengeluarkan pedoman resmi bagi investor lokal dan internasional mengenai praktik pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam menjalankan bisnis dan di kalangan pejabat pemerintah yang memiliki bertujuan untuk mengurangi korupsi di negara ini.
Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing agar terus berinvestasi di dalam negeri. NACC menunjukkan bahwa korupsi telah lama menjadi masalah besar yang menghambat pembangunan sosial dan berdampak pada pembangunan banyak negara di segala aspek. Secara keseluruhan, banyak negara gagal memerangi korupsi, dan hingga 95% negara tidak mengalami kemajuan dalam pemberantasan korupsi sejak tahun 2017. Konflik di setiap negara menciptakan lebih banyak peluang terjadinya korupsi. Negara tanpa perdamaian juga menciptakan lebih banyak peluang korupsi, menurut NACC, Thailand.
Sekretaris Jenderal NACC, Mr. Niwatchai Kasemmongkol, mengungkapkan bahwa menurut survei NACC mengenai persepsi penipuan investasi di Thailand di kalangan investor Thailand dan asing, survei tersebut menemukan bahwa persepsi penipuan investasi di Thailand secara keseluruhan pada tahun 2023 adalah moderat. Persepsi korupsi pada lembaga pemerintah yang menyediakan layanan investasi di Thailand juga berada pada tahap moderat. Hal ini mencerminkan bahwa Thailand masih memiliki ruang untuk meningkatkan upaya antikorupsinya sehingga lebih banyak investor asing yang masuk ke negara tersebut.
Survei menunjukkan bahwa baik investor Thailand maupun asing menyadari adanya upaya untuk meningkatkan proses layanan investasi di lembaga pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan investor asing, NACC baru-baru ini mengeluarkan delapan pedoman praktik investor lokal dan internasional dalam melawan korupsi, jelasnya.
Delapan pedoman pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut adalah: 1. Mendukung sektor publik dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2. Menggunakan sanksi sosial 3. Menggunakan sistem TI untuk mengontrol dan mengaudit sistem penerapan investasi/mengurangi penggunaan diskresi. 4. Mengungkapkan prosedur operasional secara transparan dan jelas. 5. Mempelajari, mengkaji/memperbarui undang-undang terkait korupsi. 6. Penguatan dan moralitas pejabat publik7. Mempublikasikan informasi pemerintah mengenai antikorupsi melalui media online 8. Mendidik generasi muda tentang dampak terburuk korupsi, dan mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.
Selain itu, menurut survei yang dilakukan NACC, investor Thailand dan asing memperkirakan bahwa risiko tertinggi dalam melakukan bisnis yang dapat mengarah pada korupsi adalah ‘keterlambatan dalam memberikan layanan’ oleh pegawai negeri. Pejabat dapat meminta uang atau barang lain atau manfaat lain sebagai imbalan atas layanan yang lebih cepat. Hal ini merupakan saluran korupsi karena umumnya investor memerlukan kecepatan dalam berhubungan dengan instansi pemerintah. Sebagian besar bersedia membayar sebagai imbalan untuk menghemat waktu mereka.
Di Thailand, penyebab utama korupsi adalah sistem pengajuan investasi yang banyak dokumen, perlu menghubungi banyak instansi, dan memakan waktu, sedangkan sistem penghubung informasi antar instansi pemerintah tidak begitu efektif. Sistem pengawasan dan pemeriksaan belum mampu mencakup keseluruhan sistem, sementara sebagian pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan kurang bermoral dan berintegritas dalam bekerja, serta terdapat sistem pembinaan di beberapa instansi.
Sekretaris Jenderal NACC menambahkan bahwa salah satu cara paling efisien untuk mencegah korupsi adalah penerapan sistem teknologi informasi dalam proses persetujuan bisnis. Hal ini akan mengurangi konflik kepentingan, sekaligus membantu memfasilitasi permohonan berbagai izin secara transparan.
Selain itu, penerapan sistem Integrity and Transparency Assessment (ITA), penilaian integritas dan transparansi operasional instansi pemerintah juga digunakan sebagai alat penilaian positif sebagai langkah pencegahan korupsi dan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesadaran bagi instansi pemerintah. untuk beroperasi secara transparan dan berintegritas.
Dalam hal bisnis swasta, NACC telah mendorong sektor swasta untuk menjadi Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) dan berpartisipasi dalam memantau kinerja sektor publik.
Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Thailand
Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC) merupakan organisasi independen yang konstitusional dan diawasi oleh sembilan komisioner yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.
Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan serta mendukung dan membangun kesadaran akan hukuman bagi pelaku korupsi. NACC diawasi oleh Dewan NACC dan memiliki Kantor NACC sebagai badan administratifnya.
Sejak tahun 1997, Pengadilan Thailand telah memutuskan dan menghukum politisi, mantan menteri, pejabat tinggi pemerintah serta eksekutif sektor swasta dalam ribuan kasus yang diajukan oleh NACC.(*)
