Lampung Barat, www.lampungmediaonline.com – Kemenpan RB evaluasi birokrasi dan SAKIP Pemkab Lambar dengan tim evaluator Hatni dan Annisa alfrida di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (7/8). Evaluasi ini dihadiri dan diikuti Wakil Bupati Lambar Drs. H. Mad hasnurin, Asissten dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lambar.
Wabup menyampaikan ” Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung barat dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini tentu saja menjadi bukti kuatnya komitmen Kabupaten Lampung barat dalam upaya-upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hasil evaluasi sakip ini menjadi barometer bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Kemudian, agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung barat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana tujuan dari misi keempat Bupati dan Wakil bupati terpilih yaitu pemerintah Kabupaten Lampung barat evaluasi SAKIP 2019 “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”. Untuk mencapai target tersebut hal-hal yang menjadi kekurangan dari hasil evaluasi sebelumnya, terus kami lengkapi dan sempurnakan antara lain penyempurnaan dokumen perencanan dengan menyelaraskan renstra OPD terhadap RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Lampung barat.
Selanjutnya, melakukan perbaikan dalam penjabaran kinerja baik dari sasaran strategis, indikator kinerja sampai ke level individu, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja opd sebagai dasar pemberian reward dan punishment. pemerintah kabupaten lampung barat evaluasi sakip 2019, mengembangkan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi untuk mendukung kinerja pelaporan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme bagi aparatur, studi komparasi di daerah yang nilai sakipnya lebih baik.
Terakhir, upaya untuk membangun sistem akuntabilitas kinerja harus didasari dengan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan staf pelaksana, karena pada dasarnya sistem akuntabilitas kinerja adalah membangun sebuah keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pelaporan kinerja dan evaluasi. sekaligus sebagai media pertanggungjawaban yang efektif bagi pejabat publik kepada masyarakat selaku pemberi amanat.(trs)
