Kantor Pertanahan Lampung Utara Koordinasikan Integrasi NIB dan NOP PBB

Kotabumi,www.Lampungmediaonline.com–Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Mety Ratna Kandia, S.H., M.H., memimpin rapat koordinasi terkait integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Kamis 04 Juni 2026.

.

Rapat tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Matsoleh, S.Pd., M.Pd., beserta jajaran. Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara, Dr. H. Desyadi, S.H., M.H., serta pihak terkait lainnya.

.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung sinkronisasi data pertanahan dan data perpajakan daerah. Integrasi NIB dengan NOP PBB dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data bidang tanah sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan dan perpajakan.

.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas langkah-langkah strategis untuk menyelaraskan data yang dimiliki masing-masing instansi. Penyelarasan data diharapkan dapat meminimalkan perbedaan informasi, meningkatkan validitas data, serta mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara menyampaikan bahwa integrasi data pertanahan dan perpajakan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, proses pertukaran dan pemanfaatan data antarinstansi diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Bapenda menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Integrasi NIB dan NOP PBB diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas basis data perpajakan daerah sekaligus memberikan kepastian informasi mengenai objek tanah yang terdaftar.

.

Rapat koordinasi ini menjadi wujud sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang akurat, transparan, dan berbasis data terintegrasi.***