Metro, www.lampungmediaonline.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terancam kehilangan pendapatan asli daerah hingga Rp8 Miliar dari sektor perizinan . Itu menyusul dihapuskannya pemungutan perizinan gangguan (HO) oleh Pemerintah Pusat.
Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Edi Pakar melalui Syufni Haitta mengatakan, bahwa izin HO dihapuskan melalui Peraturan Mentri Dalam Negri (Pemendagri) No 19 Tahun 2017. Padahal retribusi HO merupakan penuyumbang terbesar PAD Metro. Artinya, pemkot metro dipastikan akan kehilangan pemasukan karna HO dicabut.
“Setelah kita hitung kalkulasi, kehilangan kita mencapai Rp 8 miliar per satu tahun. Padahal HO tersebut yang terbesar yang menyumbang ke Kas Daerah kita. Tapi kita harus ikuti aturan walapun ditugikan,”ungkapnya, diruang kerjanya, Jumat (4/8)
Lebih lanjut, kata Syufni setelah aturan mulai diterbitkan. DPMPTSP sudah tidak menerima permohonan HO sejak 20 Juli 2017. Jadi sejak itu mulai dikeluarkan kita tidak menerima permohonan HO.
Namun tidak semua retribusi perizinan dihapus. Khusus untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lingkungan masih diberlakukan. Hanya, pemendagri menyebutkan kanan dan kiri untuk lingkungan. Tapi tidak dijelaskan hingga berapa jaraknya.
“Dalam rapat beberapa waktu lalu bersama Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro juga membahasb tentang HO, pihaknya meminta tim teknis perizinan yang terdiri dari beberapa satker untuk berkantor di DPMPTSP. Sehingga dapat memudahkan pelayanan perizinan, saat berkas pemohon masuk langsung di tinjau ke lokasi. Jadi itu yang namanya pelayanan satu pintu,”tungkasnya. (san/rud)
