Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) nampaknya perlu introspeksi diri.
Pasalnya, sebagai momen akhir tahun anggaran 2017, KAPI Lamsel menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah satuan kerja dilingkup Pemkab setempat.
Mereka menuntut, transfansi pengelolaan anggaran Pemkab Lamsel, sesuai yang diamanatkan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
“Agar tidak adanya indikasi penyimpangan anggaran, penyalahgunaan anggaran dan pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan pribadi atau golongan.”Pekik korlap aksi, Arif Muazam.
Pria yang juga merupakan mahasiswa STAI Yasba Kalianda ini juga menegaskan, pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Namun, kondisi hari ini justru pendidikan terjadi klasifikasi. Menurutnya, hanya masyarakat yang mampu membayar yang bisa bersekolah. Sementa, masyarakat yang tak mampu membayar dilarang sekolah.
“Padahal, itu sudah jelas di atur dalam UUD negara RI tahun 1945. Tapi itu sepertinya tidak lagi diindahkan oleh Pemerintah. Untuk itu kami menuntut wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di seluruh tingkatan.” Lanjut Arif yang mengenakan baju bertuliskan LMND Lampung.
Perwakilan pemuda di Lamsel, Dedi Manda Putera menambahkan, sektor kesehatan juga telah terjadi klasifikasi. Meski sudah jelas, UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 telah mengamatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Semestinya itu semua ditanggung oleh negara. Bukan malah di kelaskan berdasarkan kemampuan ekonomi rakyat.”Lanjutnya.
Selain itu yakni sektor infrastruktur yang mereka disoroti. Dedi menambahkan, kualitas infrastrukrur jalan di Lamsel terbilang buruk.
Bersasarkan statmen yang pernah dikeluarkan Bupati Zainudin Hasan bahwa bakal membongkar jalan yang berkualitas buruk, memblacklist perusahaan dan tidak membayar pekerjaan tersebut.
Dedi meminta, Zainudin Hasan harus benar-benar merealisasikan apa yang pernah disampaikan di publik.
“Jangan hanya menjadi seremoni untuk pencitraan semata. Kalau benar Bupati Zainudin Hasan benar-benar seorang pemimpin, maka kita tunggu di limid waktu hingga tanggal 25 Desember ini. Jika ada yang kualitasnya masih belum memenuhi standar kami menantang Bupati untuk bongkar, blacklis dan jangan dibayar pekerjaan infrastruktur tersebut” ketusnya.
Berdasarkan pantauan, aksi itu dimulai Slsekitar pukul 12.30 wib, yang diawali menyampaikan orasi di depan kantor Bupati Lamsel.
Kelang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 14.15 wib pendemo bergerak menuju Dinas Pendidikan setempat.
Lalu, sekitar pukul 14.45 hingga 16.15 wib, masa aksi membubarkab diri menuju sekretariat mereka di Kalianda. (Sior/Doy)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
