Hadiri Rapat Pleno DPSHP, Bawaslu Lamsel berikan rekomendasi, 152 Data Pemilih Meninggal Masih Tertera di DPS

Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung, Ahmad Sahlan hadiri Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPSHP) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung di Negeri Baru Resort Kalianda pada Kamis, 11/05/2023.

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan hasil temuan pada Daftar Pemilih Sementara.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan pengawasan terhadap tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang telah dilakukan oleh PPS sejak tanggal 12 April sampai dengan 2 Mei 2023.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan hingga pengawas pemilu tingkat desa/kelurahan didapatkan beberapa temuan diantaranya 152 Data Pemilih meninggal dunia, 1 pemilih anggota Polri, 43 data pemilih ganda dan 1 pemilih salah penempatan TPS.

Terhadap hal ini, Bawaslu meminta KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjuti temuan pengawas Pemilu sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Pasal 101 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo yang menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;

Memperhatikan ketentuan Pasal 220 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo yang menyatakan ayat (1) dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang merugikan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN (ky)

Print Berita