Wakapolda Sampai Geleng Kepala, Elemen Dorong Gulung Bandarnya

BANDARLAMPUNG, www.lampungmediaonline.com — Ikut geram, mendengar kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) justru meningkat di Bumi Ruwa Jurai Lampung sepanjang tahun ini?

Kita tentu tercengang mendengar Rilis Akhir Tahun 2020 Polda Lampung, Senin 28 Desember 2020, salah satu kejahatan paling menonjol berhasil diungkap jajaran Polda Lampung, yakni kejahatan narkoba.

Kurun Januari-November 2020, Polda Lampung mengungkap 1.881 kasus narkoba. Berikut 2.580 tersangka.

Pengungkapan ini kontan jadi rekor terbanyak diantara kasus kejahatan lainnya yang berhasil diajukan hingga ke tingkat penuntutan.

Tak urung, angka sebanyak itu ikut membuat bahasa tubuh Wakapolda Lampung, Brigadir Jenderal Polisi Subiyanto, geram tak tertampung.

Jenderal alumnus Akpol 1988, mantan Kepala Biro Kajian Strategi SSDM Polri 2018-2020, salah satu tangan dingin kelahiran Microlearning, aplikasi digital pembelajaran mandiri bintara Polri ini bahkan sampai geleng kepala.

Saat merilis angka 1.881 kasus itu pada jumpa pers dibawah pandu ketat protokol kesehatan cegah kendali COVID-19, Senin terakhir bulan terakhir tahun ini, di Graha Wiyono Siregar, area Mapolda Lampung, Telukbetung Utara, Bandarlampung.

“Hasil ekspos kejahatan narkoba 2020 dengan total barang bukti yang disita jajaran Polda Lampung, yaitu barang bukti ganja seberat 467 kilogram, sabu-sabu seberat 201 kilogram, pil ekstasi 33.912 butir, obat-obatan berbahaya 885 butir, tembakau Gorila 310 gram, uang senilai Rp71.326.000,” ujar jenderal ramah ini, didampingi oleh kabid humas, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad.

Turut geram menanggapi, sekaligus menyorong resolusi, tokoh muda Lampung, advokat Resmen Kadafi, saat dihubungi Rabu (30/12/2020).

Tak lupa mengapresiasi kinerja hebat Polda Lampung dan seluruh unsur hingga level Bhabinkamtibmas se-Lampung, Resmen berkomentar, wajar sang jenderal sampai geleng kepala.

“Catatan saya, masih tingginya tingkat peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat, bahkan hingga hari ini, di Lampung khususnya, harus direspons kuat. Saya mendorong Polda Lampung me-redesain strategi penanganan di lapangan, sebagai bagian resolusi di 2021 nanti. Tentu sesuai tupoksi,” ujar Resmen.

Menilai penting, menimbang bentang spasial Lampung sebagai zona transit mobilitas orang dan barang antar dua pulau, Sumatra-Jawa dan sebaliknya, kandidat doktor hukum Universitas Jayabaya, Jakarta ini bahkan smart.

“Kalau boleh kasih pendapat, saya usul agar Polda Lampung melalui fasilitasi teknis dari Mabes Polri, menginisiasi semacam forum konsolidasi terbatas Polda se-Sumatera, khusus membedah strategi dimaksud, serta akselerasi harmonisasi kinerja lapangan terkait lingkaran setan peredaran narkoba di wilayah hukum Sumatera,” usulnya.

Resmen Kadafi, yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Lampung, salah satu relawan militan pendukung Presiden Joko Widodo ini menyisipkan pesan, baiknya forum itu digagas dengan melibatkan Pemprov dan BNN Provinsi se-Sumatera.

“Bisa lewat virtual juga kan. Agar apa, benang merah peredaran narkoba ini bisa terus diretas dari hulu ke hilir di masing-masing dan antar wilayah. Ini usulan. Karena geram juga dengarnya. Gulung sampai bandarnya,” imbuh dia.

Ruang gerak bandar, imbuh dia lagi, bukan cuma dipersempit, wajib terus dipukul mundur.

Resmen mengaku sependapat, medan berat luas teritori Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, rasio jumlah berikut kepadatan populasi penduduk dengan jumlah dan sebaran fisik aparat, keterbatasan personil dan anggaran, dan tingginya permintaan pasar terhadap konsumsi narkoba, sungguh suatu kompleksitas darurat.

“Dari presiden ke presiden, negara kita sudah berbuat hebat, kita ini darurat, darurat narkoba. Kita sudah declare ini kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa, extra-ordinary. Namun kalau kita ingat pak Benny Mamoto pernah sebut, yang terungkap negara baru kisaran 10 persennya pada dua tahun lalu, artinya kekuatan sindikat ini dahsyat,” ujarnya.

Dari itu, demi tak jebol pintu, Resmen mengistilahkannya, selain menggulung jaringan sindikat internasional dengan kerja berat bareng Interpol dan polisi sedunia, aparat juga butuh pembaruan pemetaan sebaran peredaran.

“Updatingnya mesti lebih gereget lagi saya rasa. Kita pantang kalah seribu. Sikat pengedar, rehabilitasi pengguna, scaling up kompetensi petugas, dan gulung bandar, plus digitalisasi masif, harus terus jangan putus,” saran dia.

Dari situ, titik lemah titik terlemah bisa didobrak, di tingkat tapak penanganan, serta diberi nilai tambah dalam upaya sinkronisasi kebijakannya bersama pilar pencegahan dan rehabilitasi.

“Negara kita subur makmur, pasar bagus bagi jaringan bisnis narkoba dunia. Penyelundupan 1001 modus, penanganan juga harus 1001 plus satu jangan aus (usang, red),” cetus mantan aktivis HMI Bandarlampung ini.

Disinggung tanya, bisakah Indonesia menerapkan pemodelan ala Portugal atau Slovakia, yang mengedepankan pendekatan kesehatan melalui jalan “dekriminalisasi narkoba” –pengguna direhabilitasi bukan dipenjara, dimensi pencegahan diperkuat hingga sukses besar mampu melampaui target untuk merusak pasar gelap penyelundupan dan peredaran narkoba disana.

Penasihat DPW Pernusa Lampung ini, diplomatis. “Idealisasi boleh aja. Toh Polri dan BNN juga terus upaya. Ini masalahnya soal bisnis global. 2021 memang ini masih PR berat kawan-kawan Polri, BNN. Kita rakyat sipil bantu doa, bantu pasang mata pasang telinga, pastiin keluarga, lingkungan sekitar kita aman dari narkoba.”

Seolah hendak menekankan, Resmen yang kini juga Wasekjen BPN Almisbat pun kekeuh menyorong pesan. “Gusur pabriknya, gulung bandarnya,” pungkas dia. [red/Muzzamil]

Print Berita