Lampung Barat.www.lampungmediaonline.com– Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Makmur Azhari menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung Tahun 2017 di Ruang Rapat lantai III Bappeda Provinsi Lampung, Selasa 17/10.
Dalam acara tersebut Wakil Bupati Lambar didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir.Okmal, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayana Masyarakat dan Pekon (DPMPP) Drs.Nukman, M.M dan Sekertaris Dinas Sosial Iriansyah, S.P.,
Kabag Humas dan Protokol Sekertarist Pemkab Surahman, S.I.P, M.M mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, setiap kabupaten/kota diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2016 dan progress sampai dengan semester I (tahun 2017).
“Jadi masing-masing kabupaten/kota diminta untuk menyampaikan laporan pada rapat tersebut,” kata dia
Selanjutnya, untuk tetap meningkatkan dan menguatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebab angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser secara signifikan.
“Hal ini merupakan target bersama, untuk itu pihak Provinsi juga memohon dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dan bisa bersinergi untuk meraih apa yang menjadi target bersama”, Katanya.
Pihak Provinsi berharap kesempatan rakor dijadikan forum untuk dapat bertukar pikiran, bagaimana mengurai dan mengevaluasi kemiskinan dan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan bersama-sama untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Lampung.
Selain itu, pemkab juga diminta untuk menyerahkan dokumen laporan pelakasanana program penanggulangan kemiskinan (LP2KD) kabupaten/kota tahun 2016.
“Melalui pelaksanaan rakor ini diharapkan target penurunan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani bersama”, harapnya.
Terus tujuannya adalah kita ingin mengaskan kembali terkait komitmen kita tentang kemiskinan, dimana kemiskinan bukan semata-mata soal statistik saja tetapi tentang kemanusiaan.
“Untuk itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif guna mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyiapkan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial dan program kompensasi khusus yang menyasar rumah tangga miskin dan rentan,” terang dia.
Peran TKPK daerah jelasnya sangat diharapkan agar program penanggulangan kemiskinan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan rentan menjadi lebih efektif.(rlis/si)
