Tokoh Adat dan Agama Punya Peran Penting Atasi Ancaman OPM

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki tantangan keamanan yang kompleks. Ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus menjadi isu serius yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Dalam konteks ini, tokoh adat dan agama memainkan peran sentral yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas dan mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi gangguan keamanan, termasuk propaganda yang sering kali disebarluaskan untuk menciptakan keresahan di masyarakat.

Keberadaan tokoh adat di Papua, seperti Ondofolo Besar Sentani Tengah Yanto Khomlay Eluay, menjadi penjaga nilai-nilai lokal yang mampu meredam potensi konflik. Sebagai pemimpin adat, Yanto menekankan pentingnya menjaga kedamaian di Papua. Dengan posisinya yang dihormati, tokoh adat dapat memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan.

Yanto menilai kebijakan pemerintah pusat di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung oleh semua pihak. Imbauannya agar masyarakat memberikan masukan yang konstruktif, daripada melakukan aksi yang mengganggu ketertiban, adalah bentuk kepemimpinan yang diperlukan untuk mewujudkan kedamaian.
Dalam konteks agama, para pemimpin spiritual di Papua memiliki peran strategis sebagai mediator dan penggerak harmoni sosial. Melalui pendekatan dialogis dan persuasif, mereka mampu menyampaikan pesan-pesan perdamaian yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Peran ini semakin penting di tengah propaganda dan hoaks yang disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau simpatisan OPM.
Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan, menegaskan bahwa banyak informasi yang beredar mengenai serangan terhadap aparat keamanan hanyalah propaganda yang bertujuan menciptakan ketakutan. Dalam situasi seperti ini, tokoh agama dapat membantu masyarakat menyaring informasi dan mendorong mereka untuk tetap menjaga komunikasi dengan aparat keamanan.
Koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat dan agama, dengan aparat keamanan seperti TNI-Polri menjadi kunci utama dalam mengatasi ancaman keamanan. Operasi Damai Cartenz yang dijalankan Polri menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan humanis dan persuasif dapat menjadi solusi efektif.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk melindungi masyarakat Papua, bukan menciptakan konflik. Program-program berbasis kemanusiaan, seperti trauma healing dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat Papua, termasuk di wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
Selain pendekatan humanis, sinergi dengan tokoh adat dan agama diperlukan untuk mengatasi isu-isu struktural yang menjadi akar masalah keamanan di Papua. Keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memberikan legitimasi lebih kuat terhadap upaya pemerintah. Tokoh agama, misalnya, dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi maupun solusi yang membangun. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya merasa didengar tetapi juga dilibatkan dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, propaganda yang dilakukan oleh OPM melalui penyebaran informasi palsu harus dilawan dengan penguatan narasi positif. Tokoh adat dan agama dapat berkontribusi dengan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang situasi di lapangan. Hoaks yang mengklaim adanya serangan di Teluk Bintuni berhasil diluruskan melalui komunikasi aktif dengan masyarakat. Dalam hal ini, tokoh adat dan agama menjadi mitra penting bagi aparat keamanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan damai tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai tameng terhadap infiltrasi ideologi separatis yang bertentangan dengan semangat persatuan. Dengan memanfaatkan platform tradisional, seperti forum adat atau pertemuan keagamaan, tokoh adat dan agama dapat membangun narasi kolektif tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI.
Kedamaian di Papua juga sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus melibatkan tokoh adat dan agama dalam merumuskan kebijakan strategis untuk Papua. Dengan pendekatan inklusif ini, program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Upaya ini juga memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerahnya, sekaligus menepis narasi negatif yang kerap disuarakan oleh OPM.
Selain itu, tokoh adat dan agama memiliki peran penting dalam mendorong rekonsiliasi di tengah masyarakat Papua yang heterogen. Konflik horizontal yang kerap dipicu oleh perbedaan kepentingan atau pandangan dapat diminimalisir dengan kepemimpinan mereka yang mengutamakan dialog. Peran ini menjadi sangat krusial dalam menciptakan suasana damai menjelang Pilkada 2024. Dengan memanfaatkan otoritas moral yang dimiliki, mereka dapat menjembatani berbagai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kedamaian di Papua.
Kesimpulannya, tokoh adat dan agama memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi ancaman OPM di Papua. Kepemimpinan mereka menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi mereka dengan semua pemangku kepentingan menciptakan fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan pembangunan di Papua. Dengan menjaga semangat persatuan dan kearifan lokal, Papua dapat terus tumbuh sebagai bagian integral dari NKRI yang sejahtera dan damai.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Print Berita