Tidak Dilibatkan Dalam Realisasi Anggaran, Diduga Dinsos Tubaba Bermasalah Dalam Realisasi Anggaran

Panaragan–lampungmediaonline.com

Realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, diduga bermasalah.

Pasalnya, saat dikonfirmasi media, Kepala Dinsos Tubaba Aprizal, tidak dapat menjelaskan secara rinci realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Bahkan, Sekretaris Dinsos Tubaba, Yusuf, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam semua realisasi anggaran kegiatan.

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tubaba terdapat anggaran yang cukup besar yang telah direalisasikan, diantaranya kegiatan pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mencapai Rp.86,7 juta.

“Untuk pengadaan seperti komputer karena peralatan kantor kita tidak ada sama kali. Ada 2 komputer, yang lainnya ada printer, harga secara rinci satuannya saya tidak ingat, itu pun melalui orang ketiga tapi tidak tender akan tetapi PL,” kata Aprizal, saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Selasa (21/01/2025).

Pada tahun yang sama, terdapat pula Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai Rp.288,8 juta.

“Itu kita ada nyewa mobil saya dan pak sekretaris, kalau mobil saya Rp.8 juta sebulan jadi sekitar Rp.96 juta punya saya, kalau punya sekretaris saya gak begitu paham sekitar Rp.7 juta,” tuturnya.

Selanjutnya, ketika ditanya adanya realisasi Program Rehabilitasi Sosial, Penyediaan Permakanan Rp.45 juta, Penyediaan Sandang Rp.43 juta, Penyediaan Alat Bantu Rp.72 juta, Serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp.26 juta, Aprizal mengatakan anggaran itu untuk bantuan seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar.

“Ada juga bahan makanan untuk bantuan atas atensi dari pekerja sosial, berupa seperti makanan, barang, dan sandang, kita bantukan kepada yang menurut atensi dan usulan yang masuk,” terangnya.

Namun, Dinas Sosial juga menganggarkan kembali Penyediaan Makanan Rp.25 juta, dan Penyediaan Sandang Rp.25 juta, yang menurut Aprizal itu digunakan untuk pasca bencana seperti bantuan makanan dan biaya tidak terduga.

Selanjutnya, terdapat pula kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan yang dianggarkan mencapai Rp.50 juta, dan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Rp.19 juta.

“Kalau itu untuk Pukessos, ada rumahnya, jadi untuk yang ada anggaran untuk Pukessos itu pelayanan data dan pengaduan, untuk honor anak yang ada di MPP empat orang, dengan gaji Rp.850/bulan per orang, sisa untuk kebutuhan tinta dan ATK,” katanya.

Pada kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Dinsos menganggarkan mencapai Rp.2,23 Miliar.

“Itu untuk bantuan Mantra, kita berikan kepada 5.000 KPM tahun kemarin, masing-masing KPM menerima Rp.400 ribu dalam 1 tahun jadi totalnya Rp 2 Miliar. Terus biaya adumnya dan biaya operasional input termasuk uang megiun yang memberi keterangan sejumlah 20 orang dengan gaji per orang Rp.1 juta,” paparnya .

Terdapat lagi program kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Rp.23,9 juta, Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp.68 juta, dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp.15 juta.

“Anggaran itu di bidang pak Joni atensi di lapangan, ada pengambilan anak terlantar, untuk bantuan pengambilan anak tempo hari di palembang untuk transportasi, dan pendataan fakir miskin ngedata untuk menentukan seperti Mantra, PKH, BPNT, didata supaya tidak tumpang tindih data untuk pendataan yang dilakukan anak-anak TKS, atensi 2024 kita realisasikan tahun 2025,” ungkapnya.

Lalu, Dinsos juga ada kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Rp.16 juta,

“Kegiatan itu Rp.10 juta untuk sewa gedung atau gudang isi stok,” pungkasnya.

Pada tahun 2024, Dinsos juga ada anggaran mencapai Rp 80,1 juta untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.15 juta, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp.5 juta. Kemudian, Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang menelan anggaran mencapai Rp.339,5 juta.

Sejumlah kegiatan yang telah direalisasikan diduga tidak sesuai dengan laporan di lapangan. Hal ini memunculkan dugaan adanya mark up dan selisih anggaran puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

(Der)

Print Berita