SMKN 1 Talang Padang Diduga Kurang Puas Korupsi Dana BOS, Bantuan Dana PIP Siswa Pun “Digasak” Dengan Dalih Bayar Komite

Tanggamus, www.lampungmediaonline.com – Diduga Kurang puas Korupsi pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020-2022, SMKN 1 Talang Padang juga diduga lakukan Pungutan Liar (Pungli) hingga dana PIP untuk Siswa pun ‘Digasak” dengan dalih bayar Komite.

Pasalnya, pada tahun ajaran 2020 dan ajaran 2021 merupakan tahun dimana wabah covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, bahkan saat itu proses belajar mengajar pun harus dilakukan dirumah atau daring, sehingga penyerapan dana BOS maupun dana dari wali murid (komite) yang dikelola oleh pihak sekolah patut menjadi tanda tanya besar dan diduga ditahun-tahun tersebut menjadi peluang oknum kepala SMKN 1 talang padang untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk diketahui dari data yang diperoleh media ini, di tahun 2022 jumlah siswa SMKN 1 talang padang sebanyak 1206 siswa dan sekolah tersebut ditahun anggaran 2022 menerima dana BOS tahap 1, 2 dan 3 sebesar Rp 1.929.600.000,.
Dana BOS ditahun anggaran 2021 tahap 1, 2 dan 3 diterima sebesar Rp 1.896.480.000,.dan
dana BOS ditahun anggaran 2020 tahap 1, 2 dan 3 diterima sebesar Rp 1.877.600.000.

Selanjutnya ditahun anggaran 2020 SMKN 1 talang padang tersebut menganggarkan untuk :
-Kegiatan pembelajaran dan exstrakurikuler tahap 1,2 dan 3 tahun 2020 Rp 170.269.000.
-Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahap 1, 2 dan 3 tahun 2020 Rp 411.179.500.
-Pengembangan perpustakaan di tahun 2020 Rp 72.236.000.
-Administrasi kegiatan sekolah tahun 2020 Rp 404.130.000.
-Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan tahun 2020 Rp 194.150.000.
-Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau kerja lapangan didalam negeri tahun 2020 Rp 143.706.000.
-Pembayaran honor tahun 2020 Rp 229.270.000.

Menurut salah satu wali murid inisal R yang anaknya sekolah di SMKN tersebut menjelaskan dirinya membenarkan bahwa anaknya dikenakan biaya untuk komite dengan jumlah yang berbeda, untuk biaya komite kelas 10 Rp 2.800.000 dan untuk kelas 11 sebesar Rp 2.500.000 dan kelas 12 sebesar Rp 2.250.000.

Ironisnya, anak dari inisal R tersebut mendapat bantuan program PIP dikelas 10 dan 11 sebesar Rp 2.000.000 namun uang PIP tersebut langsung dipotong untuk membayar komite dan selama sekolah di SMKN tersebut putrinya berjalan kaki, sedangkan jarak tempuh dari rumah ke sekolah berkisar 5 kilo meter.

Masih kata R, dirinya pernah mengajukan surat keterangan tidak mampu dari pekon dan kecamatan tapi tetap saja harus bayar komite, bukannya saya gak mau bayar komite sekolah, penghasilan suaminya cukup untuk makan aja alhamdulillah, (04/07/23).

” Suami ku ini kerja serabutan, sangking pengen nya sekolah di SMK anakku itu selama tiga tahun bejalan kaki enggak pernah ngojek, kadang kalau pulang dianter sama temennya, paling aku kasih duit lima ribu untuk jajan itupun kalau ada, boro-boro mau nyicil uang komite, nyicil itukan kalau ada duit lebih,cukup untuk makan aja alhamdulillah, ya setiap anak saya mau ulangan saya ngadep ke sekolah ngambil nomor ke gurunya”, ungkapnya.

Sementara diwaktu yang berbeda, kepala sekolah (Kepsek) SMKN 1 talang padang Jamnur Hardy diruang kerjanya mengatakan, disekolah yang ia pimpin tidak pernah menahan ijazah murid.

” Suruh aja wali murid itu dateng kesini, kita ini tidak mempersulit orang, sekolah ini milik negara, punya pemerintah sekolah ini, kalau punya uang di inikan, kalau memang enggak punya uang mau gimana, ya kan, misalnya tunggakan nya 5 juta, pak kami ada sejuta aja, jadi, kalau emng dia miskin gak ada apa-apa sama sekali tapi jangan bohong lah, ya harapan kita gitu kan bang, dia bisa nyumbang berapa kan gitu, kalau enggak ada sama sekali ya kami kasihkan, namanya juga enggak ada tapi jujur ya kan bang, kira-kira pas kan saya jawab itu, jangan media dulu lah, pribadi dulu, atas nama pribadi dulu lah “, ujar Jamnur.

Lanjut, terkait pemotongan dana PIP siswa selama dua tahun tersebut, Jamnur mengatakan itu untuk membantu administrasi sekolah yang ia pimpin.

” Kami tetap tidak mengatakan bahwa ini anak miskin ni, kita bantu, kita beri harapan dukungan kita survei kerumahnya kita datang. Memang untuk bayar komite (red-pemotongan PIP) biar dia enggak minta sama orang tuanya, kalau untuk pembayaran kalau bisa semampunya, dia mungkin dari orang tuanya enggak pernah (red-bayar komite), ya sudah enggak papa, mana ada bantuan (red-PIP) mungkin kita baru bantu lah sekolah, ya untuk bantu administrasi sekolah, tapi kalau orang tuanya dateng misalnya mau beli sepatu ya kita kasih”, kilah Jamnur.

Masih dengan Jamnur, ia mengatakan, dirinya merasa kesusahan dan meminta bantuan kepada awak media ini untuk menentukan kreteria siswa-siswa yang tidak mampu.

” Inilah kendalanya di masyarakat kita ya, kita untuk memajukan tanggamus, untuk kategorinya ini yang sulit bang, soalnya rata-rata masyarakat kita tanggamus ini menengah kebawah ekonominya, jadi untuk namanya sumbangan pendidikan itu kalau kita sampaikan dengan kreteria ini sekian bayarnya, dengan kreteria ini sekian bayarnya, itu susah, kriterianya itu, maaf ya kalau emang abang misalnya bisa menganalisa kreteria itu bisa enggak abang bantu kami, jangankan sekolah yang lain, kesini aja”, kata kepsek..

Lebih lanjut, Jamnur juga menjelaskan, untuk dana BOS lumayan besar permurid Rp 1.500.000.

” Tapi kan enggak ke honor semua, kalau sekolah besar pengeluarannya cukup banyak, untuk listrik lah, untuk ekskul lah, untuk pelatihan pengembangan guru lah, untuk bahan praktek lah, untuk peralatan praktek lah enggak bisa keitung lah” ucap Jamnur.

Jamnur menambahkan, disaat pandemi covid-19 sekolah yang ia pimpin tetap beraktivitas.

” Ia tetap ada, ya itu piala-pialanya itu, ini juara-juaranya ni 2021 ya 2020 piala nya itu kan gelombang, Walupun pandemi tetap ada bang kegiatan kita, enggak vakum enggak sekolah kita, itu di tahun 2021 kita juara umum, ini ni PBB, jadi pemanggung, tetap berjalan enggak tutup enggak sekolah kita (red-2020), sekolah besar banyak kegiatannya juga ia”, ungkap Jamnur. (Tans)

Print Berita