Opini

Semangat Baru Reformasi Birokrasi

Oleh : Fahmi Prayoga, Asisten Peneliti Muda pada Institutefor Development andGovernanceStudies,

MahasiswaIlmuEkonomiUniversitasBrawijaya

 

            ProgramReformasi Birokrasi sudah dimulai sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025.Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ini lalu dibuatkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 fase ke-1 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 fase ke-2. Pada 2020, Reformasi Birokrasi masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Fase ke-1 di bawah kepemimpinan Presiden SBY serta fase ke-2 dan ke-3 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah sepatutnya adalah mesin pendorong dan penggerak pembangunan serta pelayanan publik. Sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima peran reformasi birokrasi sangatlah penting di dalamnya. Namun kenyataan yang ada di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, misalnya saja soal komitmen dari pimpinan dan juga pola pikir dari birokrat. Pola pikir birokrat tidak jarang masih ditempatkan pada diri yang memosisikan sebagai penguasa, bukan pelayan publik sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik masih menemui jalan terjal.

Salah satuaspekpentinguntuk diperhatikan dalam program Reformasi Birokrasi di Indonesia ialah senseofbelongingoleh semua elemenkementerian/lembaga dan daerah terhadap program Reformasi Birokrasi. Jangansampaielemen yang terlibathanyamemandangbahwaReformasi Birokrasi adalah program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiyang dititipkan pada mereka. Apabilasense of belonging rendah terhadap program Reformasi Birokrasi akan mengakibatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan beban, bukan kebutuhan. Juga, dilaksanakan ‘setengah hati’.

Pemetaan program dan kegiatandalampelaksanaanreformasibirokrasiperlu di breakdown termasuk juga monitoring dan evaluasiuntukmengawalnya. Denganpelaksanaan yang rigid, harapannyacapaianakhirdarireformasibirokrasi di tahun 2025 dapattercapai. Pun, juga dapatmengidentifikasimasalah-masalahnyata yang terjadisehinggakedepandapat di rumuskanformulasipenanganannyatermasukleading sectorpenanggungjawabnya. Hal lain yang sangatpentinguntukterusdikawaladalahperumusansasaranpembangunan di kementerian/Lembaga/pemerintahdaerahharuslahberorientasihasil, tidaksekadarpelaksanaankegiatan yang sifatnyahanyaformalitas dan berorientasioutput. Sinergi dan kolaborasiantar unit kerja juga poin yang perludioptimalkanuntukdapatmencapaisasaranpembangunanmelalui program dan kegiatan yang telahdirumuskan.

Saat ini telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk tahun 2020-2024 yang mana dapat memunculkansemangatbarudarireformasibirokrasisertamenjadi alat bantu dalam menjabarkan visi misi presiden serta rencana pembangunan pada tahun tersebut. Dengan disusunnya road map diharapkan dapat dijadikan acuan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga hasil dari reformasi birokrasi yakni terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel dapat tercapai dengan cara yang terstruktur dan terarah. Lebih jauh lagi tentu pada akhirnya akan menciptakan pelayanan publik yang semakin baik dengan dapat melayani masyarakat secara tepat, profesional, cepat, dan tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : [email protected] Dubai escort state NY ecescort models

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top