Selaku Ketua ASEAN 2023, Indonesia Dorong Demokrasi Myanmar
Oleh : Ratih Safira Utami
Tahun 2023, Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Dengan posisi ini maka dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia berusaha menjaga perdamaian di ASEAN, juga mendorong demokrasi di Myanmar. Rakyat Myanmar berhak mendapatkan demokrasi dan bebas dari cengkraman Junta, agar hidup dengan tenang dan damai.
ASEAN (Association of South East Asia Nation) adalah persatuan ekonomi dan politik dari sejumlah negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand.
Indonesia termasuk anggota ASEAN yang aktif, selain Malaysia, Philipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Singapura, dan Timor Leste.
Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Jabatan ini diapresiasi oleh masyarakat karena bisa memajukan ekonomi, baik di kawasan ASEAN maupun di seluruh Indonesia.
Selain bidang ekonomi, posisi Ketua ASEAN juga dimanfaatkan dengan baik untuk membuat perdamaian dan demokrasi di seluruh negara ASEAN.
Saat ini sudah 2 tahun rakyat Myanmar menderita akibat kekejian Junta. Sudah banyak korban dari rakyat sipil, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. Saat pemimpin Junta Myanmar akan datang ke Indonesia dalam rangka KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Presiden Jokowi berdiplomasi dengan beliau. Tujuan utamanya adalah mendesak agar menghentikan kekerasan, demi perdamaian di Myanmar.
Pada KTT ASEAN 2021 lalu sudah disepakat lima Poin Konsensus ASEAN di Myanmar yang isinya Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management). Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Presiden Jokowi ketika bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong menyatakan bahwa bahwa Singapura dan Indonesia sama-sama menyesalkan tidak adanya kemajuan dalam penerapan Lima Poin Konsensus ASEAN di Myanmar. Singapura akan terus bekerja dengan Indonesia, anggota ASEAN, dan mitra ASEAN seperti PBB untuk mendorong implementasi Lima Poin Konsensus.
Ketika Konsensus ASEAN dilanggar padahal sudah ada kesepakatan 2 tahun sebelumn amat disayangkan. Indonesia dan Singapura bekerja sama agar situasi di Myanmar membaik dan tidak akan ada lagi kerusuhan yang merugikan warga sipil. Asia Tenggara harus damai dan tidak ada peperangan antar negara maupun konflik internal.
Kekejaman junta Myanmar membuat Presiden Jokowi gelisah. Dalam acara KTT ASEAN 2023 pada bulan Mei nanti, Jakarta, Presiden berusaha menekan pemimpin Junta, Min Aung Hlaing, agar menghentikan kekerasan di Myanmar, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Presiden Jokowi memikirkan faktor keselamatan dan psikologis WN Myanmar, agar mereka tidak tertekan oleh junta.
Presiden Jokowi berujar bahwa beliau akan mengadakan pertemuan khusus pada KTT. Sehingga ada pembicaraan tentang krisis di Myanmar. Dalam artian, ketika pemimpin junta Myanmar sudah datang di Jakarta, maka bisa diadakan audensi dan diplomasi, agar ia dibujuk untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat.
Tujuan lain dari pertemuan khusus ini adalah agar ada dialog dan rekonsiliasi, agar ada perdamaian, dan demokrasi di Myanmar. Karena sebagai negara tetangga, Indonesia tentu miris ketika ada hak rakyat yang dicabut oleh junta. Ketika mereka bersikap arogan, maka demokrasi tercerabut dan bisa-bisa berubah menjadi negara yang dikuasai oleh tirani.
Sikap Presiden Jokowi patut diapresiasi karena beliau berani berhadapan langsung dengan pimpinan junta. Caranya bukan dengan adu mulut, tetapi dengan diplomasi khas Presiden. Diharap dengan pertemuan itu, junta akan memikirkan kembali apa saja dampak yang terjadi, saat korban jiwa terus berguguran di Myanmar.
Kesehatan dan keselamatan rakyat Myanmar juga dipikirkan oleh Presiden Jokowi sebagai bentuk empati, karena mereka adalah tetangga dan saudara se-wilayah ASEAN. Mereka adalah manusia biasa yang berhak mendapat perlindungan dari pemimpinnya, bukannya kekejaman dan teror tanpa batas. Jangan sampai ada pembantaian massal seperti holocaust puluhan tahun lalu.
Ketika Presiden Jokowi seluruh perwakilan negara ASEN untuk berdiplomasi dengan pimpinan junta Myanmar, maka akan ada solidaritas antar pimpinan negara ASEAN. Nantinya akan muncul kekompakan dan rasa persahabatan, serta persaudaraan yang tinggi di antara mereka. Tujuannya untuk memunculkan perdamaian di seluruh wilayah ASEAN.
Desakan dari Presiden Jokowi dan pemimpin negara ASEAN lain terhadap pimpinan jutna militer bukanlah sebuah perundungan, melainkan cara untuk menyelamatkan rakyat Myanmar, agar mereka terlindungi hak azasinya. Kekerasan, dalam cara apapun, harus dihentikan saat itu juga.
Indonesia mendorong demokrasi di Myanmar dan menghentikan kekejaman Junta pada rakyatnya sendiri. Perdamaian dan demokrasi di ASEAN harus ditegakkan, termasuk di Myanmar.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
