Sekdin Pertanian dan Peternakan Pringsewu Terkesan Melegalkan Dugaan Penyimpangan Pupuk

Pringsewu, www.lampungmediaonline.com – Sekretaris dinas pertanian dan peternakan kabupaten pringsewu , jatiwan terkesan melegalkan pengecer pupuk bersubsidi tanpa harus berdasarkan Rencana definitif kebutuhan kelompok(RDKK).
Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris distanak, jatiwan mengatakan bahwa pengecer (kios) ini tidak harus menjual pupuk berdasarkan RDKK” pengecer itu ada yang namanya kios bersama kalau kios yang satu kehabisan setok pupuk bisa mengambil di kios yang lain, asalkan di ganti dan itu sudah menjadi ketentuan Distributor, walaupun tak sesuai RDKK nggak jadi masalah”kata jatiwan, kamis (27/1).
Lanjut jatiwan, terkait permasalahan pengecer pupuk kios jaya tani (bambang) kenapa petani tidak mau beli pupuk “kenapa petani kok beli pupuk ke kios sinar jaya (hj tusiman) sedangkan RDKK nya di kios jaya tani (bambang) pastinya ada permasalahan silahkan tanya ke petaninya saja dia yang lebih tau ” tegas jatiwan.
Terkait hal ini saat kami konfirmasi kelompok tani kelurahan fajaresok mengatakan bahwa kami merasa kecewa dengan kios jaya tani (bambang)” kami merasa kecewa dengan kios jaya tani ( bambang ) mas, pada saat kami dapat bantuan optimasi kami pesen pupuk urea dan NPK di kios bambang namun kami di kasih pupuk NPK palsu dan sampai sekarang pupuk tersebut tidak kami pakai” kata kelompok tani kelurahan fajaresok.
Lanjut kelompok tani , kenapa kami beli pupuk di kios sinar jaya (hj tusiman)” di kios jaya tani (bambang) tidak pernah ada pupuk urea mas, makanya kami beli ke kios sinar jaya (hj tusiman), memang RDKK kami di kios bambang namun kios bambang setiap kami nanya pupuk urea tidak ada pupuk”ungkap kelompok tani kelurahan fajaresok.
Untuk di ketahui Bambang Hartono, dari Kios “Jaya Tani” yang berdomisili di Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu mengaku sudah didzolimi, oleh beberapa oknum di lapangan.
Pasalnya lanjut Bambang, semenjak dirinya menjadi pengecer pupuk bersubsidi dan mendapat surat perjanjian kerjasa bersama (SPJB) yang ditandatangani antara dirinya dengan pihak CV Makmur Perkasa (Distributor), 11 kelompok tani yang tergabung kedalam tiga (3) Gapoktan selama ini tidak aktif menebus pupuk melalui kiosnya.
Dari 11 kelompok tani tersebut, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yang mereka buat, yakni sekitar 180 ton per tahun dan harus ditebusnya kedistributor. “Permasalahan ini sebenarnya sudah sempat saya sampaikan kedinas terkait melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan juga kepala UPT Pertanian Pringsewu waktu itu. Tapi, hingga sekarang tidak ada tanggapan dan tindaklanjutnya,” bebernya.
Bambang mengaku, akibat banyaknya kelompok tani yang tidak menebus pupuk kekiosnya, ia pun berusaha menelusurinya dengan menanyakan langsung kepada sejumlah kelompok tani dan Gapoktan.
“Saya juga sebenarnya waktu itu sudah sempat membuka komunikasi dengan Gapoktan, namun tidak juga ada penyelesaian, termasuk saat mereka saya ajak duduk bersama, berkumpul guna bermusyawarah,” pungkasnya.
Bambang menambahkan, di tahun 2016 lalu, pihaknya tidak berani menebus pupuk yang menjadi alokasinya, lantaran tidak ada penebusan (pengajuan permohonan pupuk) dari kelompok tani yang menjadi wilayah kerjanya. “Bagaimana saya mau nebus pupuk ke distributor, kalau ternyata banyak petani yang malah menebus pupuk ke kios lain dan mereka tidak mengajukan penebusan ke kios saya,” imbuhnya.
Menurut peraturan menteri perdagangan RI no.17/M-DAG/PER/6/2011, pasal 12 ayat 4 “pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampui harga HET.(fakih)

Print Berita