Bandarlampung, www.lampungmediaonline.com — Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung atau FCL, hari ini punya gawe. Taja Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) II FCL Tahun 2022, digelar Ballroom Sheraton Lampung Hotel, Jl Wolter Monginsidi 175, Gulak Galik, Telukbetung Utara, Bandarlampung.
Haru birunya, penanda sorai pandemi landai muncul terjuntai dari linimasa agenda usai. Para pengampu kebijakan dan pemangku kepentingan seputar, yang kini tajam sejati bertransformasi menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang well qualified, di tataran perusahaan dan badan usaha di Lampung ini. Hari ini puncaknya.
Salah satu progres pemajuan kualitatifnya, melalui helat reorganisasi, restrukturisasi pengurusan habis masa kepengurusan ini, ikut pula dilangsungkan bagian pembuktian kesatuan komitmen dan kesatuan tindakan: penandatanganan pakta integritas oleh perusahaan dan badan usaha anggota, selain penyerahan piagam penghargaan bagi para perusahaan dan badan usaha yang menyampaikan laporan tahunan CSR.
Ini diketahui dari keterangan pers Ketua FCL, Dr Veronica Saptarini, yang juga dikenal Ketua Yayasan Langit Sapta, dan Ketua Pusat Studi CSR pada Universitas Bandar Lampung (UBL), disitat Kamis.
Yang sekaligus mewarta kabar baik mulai terintegrasinya per tahun ini, FCL dengan komunitas nasional Forum CSR Indonesia, atau disebut Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) yang berbasis di ibu kota, Jakarta.
Terobosan ini demi perluas sinergi semata, dengan demikian hanya perusahaan dan badan usaha yang memiliki dan sekaligus konsisten menjalankan komitmen terhadap bisnis berkelanjutan-lah yang dapat menjadi anggota FCL periode mendatang.
Saptarini, aktivis perempuan penggerak filantropi korporat, konsultan bisnis, dan arbitrer mumpuni ini me-review kembali,
historiografi FCL yang tercatat mulai aktif berhimpun gerak nyata dengan nama mula Forkapel, singkatan dari Forum Komunikasi Antar Perusahaan di Lampung, tahun 2005.
Mulai bersua formasi daftar isian masalah, dua tahun jalan serius, Forkapel lantas mulai konsentrasi lini fokus advokasi, secara material lingkup utama implementasi CSR.
Satu dasawarsa bergerilya dan berkarya, Forkapel akhirnya paripurna leburkan diri sekaligus bertransformasi jadi FCL pada 2015, diperkokoh pengukuhan pucuk Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/190/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Forum CSR Lampung 2016-2021.
Tahun terbit SK itu pula, jadi tahun pertama saksi sejarah mutualis berlangsungnya helat Lampung Sustainability Award, namanya.
Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, ini semacam gelaran momen raya tahunan apresiasi dan reward bagi perusahaan, badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha milik swasta, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pelaksana program TJSL peserta award terverifikasi.
Mulus 2016-2018, terhenti tahun politik 2019 terhenti lagi tahun pertama pandemi 2020, tahun lalu nyaris batal akhirnya terlaksana bareng pelantikan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung 2021-2026 seiring landai gelombang kedua pandemi varian Delta, dilebur jadi APINDO Lampung Award 2021 namanya, hingga dibarengkan Seminar-Musda FCL tahun ini.
Portofolio FCL notabene merupakan forum konsolidasi segenap perusahaan dan badan usaha inisiasi dari dan oleh anggota, untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi sesuai dengan beleid ketentuan peraturan perundang-undangan, tiga tujuan minimal.
“Mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dan badan usaha dalam penyelenggaraan TJSL. Lalu, menyediakan informasi, menyamakan persepsi pemangku kepentingan termasuk didalam prioritas sasaran masalah sosial dan lingkungan baik bentuk, tahapan, mekanisme kerja, prinsip pelaksanaan, indikator program CSR/TJSL,” terang Saptarini, tercatat didapuk pula jadi Wakil Ketua II DPP APINDO Lampung ini.
Sebagai informasi, sejauh ini FCL proaktif memberikan sharing of knowledges serta aneka pelatihan terkait CSR dan isu-isu stratejik sustainability development, dan memberikan penghargaan tersebut.
Adapun, tangkai agenda Road to Musda II FCL 2022, dipimpin langsung oleh Saptarini didampingi ketua pelaksana, Bernad Horas Simandjuntak (Head of Human Resources PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang), dan panitia lain di antaranya Adi Susanto dari PT Adiyatama Tour Travel, Asrian Hendicaya, Western Indonesia Corporate Area Regional Manager PT Coca-Cola Europacific Partner (CCEP) Indonesia Yayan Sopian.
Meliputi, kunjungan audiensi ke Pemprov Lampung diterima langsung Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di rumah dinas jabatan Gubernur Lampung, Mahan Agung, Bandarlampung, 11 November 2022 lalu.
Senada, ke Bappeda Lampung bersua Kepala, Mulyadi Irsan, ke Dinas Sosial Lampung bersua Kadis Aswarodi, ke perguruan tinggi antara lain UBL bersua Rektor Prof Yusuf S Barusman, workshop, mahapuncak seminar dan Musda hari ini.
Roadshow ujar Bernad, bentuk silaturahmi baik kepada anggota dan korporasi lain calon anggota baru akan bergabung FCL, bagian penguatan organisasi, kemitraan, dan sinergi kolaborasi.
Sinergi kata dia, demikian juga peningkatan koordinasi mewujudkan kolaborasi FCL dan Pemprov Lampung lebih produktif, demi mendukung pembangunan keberlanjutan, bertemu arahan direktif Gubernur Lampung Arinal Djunaidi audiensi Jum’at lalu.
“Arahan Gubernur, program anggota FCL dapat dikemas, diekspos baik dan menarik. Konsep data dan laporan CSR perusahaan jadi penting agar peran CSR tepat sasaran, dan bisa diketahui pemangku kepentingan, apa saja kontribusi dari perusahaan,” bunyi keterangan tertulis Bernad, dua hari lalu.
Dan, pada para terpilih peraih penghargaan, floor Musda pun mendaulat Penasihat FCL, yang juga Ketua DPP APINDO Lampung, Ary Meizari Alfian untuk menyerahkan piagam. Disertai foto bersama, semringah, Kamis.
Terkait, bedanya CSR di luar negeri sifatnya moralis tidak wajib, sedangkan di Tanah Air justru konstitusionalis, dinomenklaturkan menjadi suatu kewajiban hukum mengingat timbangan budaya dan norma hukum kita.
Setelah Undang-Undang Dasar 1945, kulik dasar hukum pelaksanaan CSR/TJSL di Indonesia, sedikitnya lima. Yakni, Undang-Undang (UU) 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh UU 11/2020 tentang Cipta Kerja; UU 25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja; UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah (PP) 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Sedikit ulas, per definisi TJSL adalah komitmen PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Disebutkan Pasal 2 PP 47/2012, setiap PT selaku subyek hukum mempunyai TJSL. Namun perlu digarisbawahi, berdasar PP ini kewajiban melaksanakan TJSL hanya tertuju bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) berdasarkan UU.
Merujuk penjelasan konsultan hukum Erizka Permatasari di situs Hukumonline edisi 2 November 2020, PT yang menjalankan kegiatan usaha “di bidang” SDA ialah PT yang berkegiatan usaha mengelola dan memanfaatkan SDA. Sedang PT yang menjalankan kegiatan usaha “yang berkaitan” dengan SDA ialah PT yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sehingga meski satu PT tak jalankan usaha di bidang SDA, apabila kegiatan usaha yang dilakukan PT ini berakibat pada kerusakan lingkungan atau pun menurunnya fungsi kemampuan SDA, wajib melaksanakan TJSL.
Pembedaan kewajiban terhadap PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan SDA tersebut, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK 53/PUU-VI/2008 disebabkan karena PT yang mengelola SDA berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda (halaman 96).
Selain itu, MK juga berpendapat kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial juga berlaku terhadap badan usaha lain seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang berdasar ketentuan Pasal 15 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal (halaman 96).
Lantas, berapa sih angka pasti besaran anggaran tahunan TJSL Perusahaan dan Badan Usaha yang wajib digelontorkan?
Erizka Permatasari balik menohok, baik UU PT maupun beleid pelaksana: PP 47/2012, tidak mengatur spesifik besaran minimal dana yang wajib dialokasikan untuk TJSL.
“Pasal 74 ayat (2) UU 40/2007 hanya mengatur TJSL merupakan kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,” bedah Erizka.
Meski demikian tandas ia, dalam praktiknya, beberapa daerah telah mengatur besaran minimal anggaran TJSL dalam Peraturan Daerah (Perda). Ia mencontohkan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3/2013 tentang TJSL PT dan PKBL di Kaltim.
“Pasal 23 ayat 1 Perda Kaltim 3/2013 mengatur, pembiayaan pelaksanaan TJSL dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya,” ujar ia.
Lima tahun diberlakukan, memang sempat mengerucut setidaknya empat persoalan krusial terkait PP 2012 turunan UU PT. Sebut ihwal batasan atau luas lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengatur substansi TJSL, sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak jalankan TJSL, dan keterkaitan TJSL dan PKBL yang khusus berlaku untuk perusahaan BUMN.
Kala itu, identifikasi beberapa persoalan ini menyeruak dengan penyerta timbangan isi Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang permohonan uji formil dan materiil Pasal 74 UU PT terhadap UUD 1945 di atas.
Adapun, Ketua FCL Dr Veronica Saptarini menjelaskan baik Pasal 74 (4) UU PT dan PP 47/2012 mengatur PT selaku subjek hukum mempunyai TJSL, yang dilaksanakan oleh direksi dengan sepersetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Dan pelaksanaannya kembali dipertanggungjawabkan ke RUPS.
Bagi perusahaan swasta, program TJSL perusahaan mulai penyusunan program, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya jadi kewenangan penuh PT bersangkutan.
Sementara, bagi BUMN, pemerintah selaku pemegang sahamnya melalui Kementerian BUMN berwenang mengatur jenis program, tata cara penyaluran, besaran anggaran. Pun bagi BUMD, pemda selaku share holder, berwenang atur pelaksanaan CSR/TJSL.
Selain perusahaan swasta, BUMN/BUMD, ada banyak pula lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang juga memiliki program-program sosial kemanusiaan.
Dan walau penyampaian laporan CSR tidak bersifat mandatori, disitat dari reportase Amiruddin Sormin, Lampungpro, Senin (14/11/2022) lalu, Saptarini menyarankan agar laporan pelaksanaan CSR/TJSL juga bisa diinformasikan pula kepada pemda setempat lantaran ada banyak manfaatnya.
Apa saja itu? Dirangkum dijelenterehkan, pertama, laporan pelaksanaan program CSR/TJSL perusahaan jadi salah satu bukti bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak usaha. Kedua, ini bagian dari manajemen risiko dan dengan adanya pelaporan akan meningkatkan kepercayaan investor dan para pemangku kepentingan.
Ketiga, karyawan atau buruh/pekerja juga akan lebih termotivasi dan bangga bekerja pada perusahaan yang bertanggungjawab, membangun kredibilitas sebagai badan usaha yang berkomitmen seutuhnya pada pembangunan, masyarakat dan lingkungan.
Keempat, membantu pemerintah/pemda setempat membuat pemetaan sehingga dapat terhindar dari dan atau tidak sampai terjadi adanya tumpang tindih anggaran. Pemerintah/pemda dapat mengalokasikan anggaran pembangunan ke bidang lainnya sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainability Development Goals(TPB/SDGs).
Kelima, laporan pelaksanaan program CSR/TJSL perusahaan juga dapat membantu perusahaan bersangkutan dalam evaluasi intern soal efektivitas program eksisting.
Sampai di sini, sampai kelebat kabar baik dari arena Seminar dan Musda II FCL 2022 bahwa Veronica Saptarini kembali terpilih aklamasi selaku Ketua Forum CSR Lampung 2022-2027 saat artikel ini tengah hampir usai disusun, Saptarini mengajak segenap perusahaan untuk membangun keselarasan atau menyelaraskan program CSR/TJSL-nya dengan prioritas program pembangunan daerah setempat dan TPB/SDGs.
Rerata perusahaan yang berkehendak baik dalam bisnisnya, lugas ia, pasti menjalankan program CSR atau creating shared value. “Pastinya. Namun, ini masih dilakukan sendiri-sendiri, tak banyak terekspos sehingga masyarakat dan para pemangku kepentingan tak mengetahuinya. Sehingga, sulit mengukur outcome-nya,” jembreng ia.
Dari itu, perempuan penggerak berdirinya Cafe Dif_able, Jl P Diponegoro Nomor 14, kompleks kantor PT PLN (Persero) UP3 Tanjungkarang, Bandarlampung, dikelola dari, oleh, dan untuk para penyandang disabilitas tergabung Sahabat Difabel Lampung (Sadila), komunitas relawan peduli dan pejuang hak disabilitas berbasis di Lampung diketuai Eti (ex guru SLB Kemiling Bandarlampung, alumni S1 PSLB FKIP Unila), mengintensi sinergi dengan pemerintah/pemda akan buat perusahaan lebih mudah mendapat data wilayah atau kelompok penerima manfaat program yang tepat.
Belajar dari pengalaman, pemda juga akan fasilitasi jalinan komunikasi perusahaan pengampu program CSR/TJSL dengan jejaring stakeholders program, sehingga proses pelaksanaannya pun dapat lebih efektif, dan membesar skala manfaatnya.
Mulai esok, zaken kabinet Forum CSR Lampung periode lima tahun mendatang pimpinan Dr Veronica Saptarini, produk forum tertinggi konsolidasi organisasi FCL, Musda II Tahun 2022 bertema “Penguatan Kelembagaan dan Optimalisasi Peran Forum CSR Lampung Dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung” ini akan kembali menera ulang komposisi keselarasan programnya.
Dengan apa itu demokrasi ekonomi dalam bingkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 lurus tegak, dengan ini itu strategi perluasan cakupan kebermanfaatan.
Dedikasi Saptarini, ‘cawe-cawe’ ini gawe notabene sejak 2005, cukup pundak. Redaksi Lampungmediaonline.com turut khaturkan ucapan selamat. [red/Muzzamil]
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
