Relawan Jokowi Dukung Kemenko Marves Segera Tuntaskan Sertifikasi Tanah Ruas JTTS di Lampung

BANDARLAMPUNG, www.lampungmediaonline.com — Sejumlah elemen masyarakat sipil di Lampung, mendukung upaya pemerintah Kabinet Indonesia Maju, antara lain melalui tindak lanjut Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) meretas persoalan inventarisasi sertifikasi tanah di Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Lampung.

Berdasarkan data Kemenko Marves, hingga saat ini masih terdapat 1.960 bidang tanah tidak memenuhi syarat (ineligible) yang telah digunakan sebagai JTTS, namun belum bisa dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebab belum bersertifikat. Tersebar di Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Lampung, Resmen Kadafi, dalam keterangannya mengatakan, sebab ini erat terkait keabsahan status hak kepemilikan, maka tidak bisa tidak kementerian/lembaga terkait wajib untuk segera menuntaskannya.

“Jangan ada lagi cerita lama. Tarsok, entar besok. Segera. Kami relawan pendukung Presiden Jokowi, Almisbat Lampung yang pernah ajak rakyat enam kabupaten kota di Lampung Tour Jalan Tol Trans Sumatera 2 Maret 2019, melihat langsung mahakarya Jokowi untuk Lampung, Sumatera, dan Indonesia, dukung percepatan ini,” lugas dia.

Advokat muda kandidat doktor Universitas Jayabaya Jakarta ini menyebut pihaknya siap mengawal serta proses penuntasan sertifikasi tersebut. “Jika dibutuhkan kami siap. Tolong Opung Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves), segerakan ini. Kami konsen juga atas pergerakan sustainable livelihood rakyat sekitar atau warga terimbas proyek pengadaan lahan sejauh ini. Sekian,” ujar dia di Bandarlampung, Kamis (18/3/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Bravo Lima (PBL) Lampung, Ary Meizari Alfian senada. Ary bahkan mengintensi agar seluruh bidang tanah dimaksud dipastikan ulang segala sesuatunya yang dirasa perlu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Pemerintah lebih paham ini. Prinsipnya jangan sampai tertunda lagi,” bijak dia, dikontak Kamis.

Disinggung akankah PBL sebagai ormas pendukung pemerintah, ikut mengasistensi pendampingan lapangan, Ary bergeming. “Ya, jika dirasa perlu, untuk kepastian hukum dirasa masih ada ganjalan eksekusinya oleh pemerintah kami siap turun. Saya akan izin kepada ketum Fachrul Razi, bila perlu kami komunikasikan langsung ke pak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, kan beliau Ketua Dewan Pembina DPP PBL,” janji Ary.

Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil, dalam keterangan terpisah mencermati kuatnya kehati-hatian dan ketelitian aparat negara dalam proses penyelesaian sertifikasi tanah tersebut.

Aktivis 1998 ini merujuk serta sertifikasi sebagai bentuk pengamanan hukum atas barang milik negara (BMN), serta wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Saya cenderung melihatnya ini kesana. Bagus juga, belajar dari banyak kesalahan di masa lalu yang mewariskan sengketa hukum agraria tak berkesudahan. Apalagi notabene di Lampung masih ada sejumlah pekerjaan rumah raksasa negara, dalam penuntasan konflik agraria. Pesan saya, hati-hati dan teliti tapi penyegeraan jangan berhenti,” catat dia.

Diketahui, dari total jumlah 1.960 bidang ineligible itu, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 1.066 Sertifikat Hak Pakai (SHP), dan ada 109 bidang arsir sertifikat tertunda.

Bukannya tak gerak cepat. Dari 109 bidang arsir sertifikat tertunda, pemerintah telah kembali menerbitkan 66 sertifikat tambahan, dan 43 bidang sisanya masih dalam proses.

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Ferry Akbar Pasaribu, didampingi Kakanwil ATR/BPN Lampung Yuniar Hikmat Ginanjar dan Kasatker Pengadaan Tanah PUPR Wilayah II, menyaksikan penyerahan simbolis ke-66 sertifikat tersebut oleh para Kepala Kantor Pertanahan ke para PPK lahan, di sela Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Ineligible di Lampung, Rabu (17/3/2021).

“Kami sudah rapat kecil dengan Kasatker, Hutama Karya dan Bina Marga. Kami sangat senang upaya koordinasi selama ini telah berhasil mengakselerasi proses sertifikasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu semua,” kata Asdep Ferry Akbar Pasaribu, seperti dikutip dari siaran pers Biro Komunikasi Kemenko Marves.

Adapun, Rakor Percepatan Sertifikasi Tanah Ineligible di Lampung ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan upaya implementasi PP dan Perpres di bawah UU Cipta Kerja. “Kami ingin mendorong peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) dan Domestic Direct Investment (DDI) di Indonesia. Saat ini porsi DDI bahkan semakin besar,” jelas Ferry.

Indonesia, sebut dia, sangat membutuhkan investasi untuk mengurangi efek kontraksi pertumbuhan ekonomi domestik. Persentase aliran investasi tahun 2020 berasal dari pemerintah (5,0-7,1 persen), BUMN (4,9-8,1 persen) dan swasta (90,1-84,7 persen).

“Ekonomi kita secara umum mulai membaik pada triwulan IV 2020, walau pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi. Keberhasilan Indonesia memitigasi COVID-19 sangat memengaruhi appetite (daya rangsangan) investor untuk memasuki pasar Indonesia atau tidak,” kata Ferry.

Optimis JTTS akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi seluruh wilayah Sumatera, Ferry menaut pula bahwa hal itu tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional.

Tiga momen pengingat, Presiden Jokowi meresmikan groundbreaking dimulainya pembangunan 140.94 km panjang JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar 30 April 2015, dan penggunaan penuhnya 8 Maret 2019.
Jokowi kembali meresmikan JTTS ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189,2 km pada 15 November 2019. [red/mzl]

Print Berita