Realisasi DD, Agung Ingatkan Kades

Lampung Utara, lampungmediaonline.com –  Bupati Lampung Utara (Lampura) mengingatkan para aparat desa yang ada di kabupaten tertua di Lampung itu agar dapat merealisasikan anggaran dana desa sesuai dengan peruntukannya. Tidak disalah gunakan hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi ataupun golongannya. Sehingga yang di gelontorkan pemerintah pusat itu dapat berjalan sesuai dengan cita-cita dan harapan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jangan sampai terjadi masalah kedepannya, guna mewujudkan pelaksanaan program pemerintah pusat itu tepat guna dan tepat sasaran. Dalam meningkatkan akses perekonomian masyarakat berdaya saing dan mandiri. Hal tersebut ditegaskan oleh orang nomor satu di labupaten yang terkenal dengan bangunan Payanmasnya tersebut kemarin.
“Kepala Desa jangan sampai jadi kepala dosa, peruntukkannya saja salah dapat dipidanakan. Apalagi sampai ada yang menggelapkan bantuan pusat ini,”kata dia kepada Lampung Media melalui rilis dikirimnya, Jumat (23/9).
Menurut Agung, itulah fungsi dari elemen masyarakat yang berada di tingkat perdesaan. Sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan pengawasan terkait realisasinya dilapangan. Agar cita-cita pemimpin bangsa itu dalam memajukan daerah berada di pelosok dapat sama dengan yang ada kota itu, dapat terlaksana dengan baik.
“Jadi kenapa itu nilainya memang besar, karena faktanya pembangunan di desa terbilang minim. Apalagi di kabupaten yang kita cintai ini, jadi ini harus diperhatikan oleh para perangkat desa. Jangan sampai menyalahi apalagi dipakai untuk membeli peralatan mewah,”jelasnya.
Tanpa adanya fungsi pengawasan itu, jelas Agung, niscaya pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Sebab, personil didalam pemerintahan terbilang minim, belum lagi beban pekerjaan yang menjadi target menumpuk. Baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga diperlukan adanya kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dilapangan.
“Itulah kenapa kita harus berpegangan tangan dengan erat, jangan sampai yang seharusnya dibangun 300 m jalan underlagh hanya terealisasi 200 m. Kalau semua diserahkan tanggung jawab itu kepada pemerintah ialah suatu keniscayaan. Kalau memang itu benar ada masalah langsung lapor kepada saya, dengan bersama kita kuat dan bersatu kita hebat,”kata putra Politisi Partai Nasdem, Tamanuri itu.
Pihaknya berharap segala program dijalankan pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab, sebagai pemimpin dirinya merasa memiliki tanggung jawab dan beban moril kepada para aparat desa, jikalau sampai ada tersandung masalah hukum.
“Kalau ada satu kepala desa saja terjerat dengan pidana, pastilah saya terlebih dahulu berada di depan. Namun yang harus dicamkan adalah, jangan sampai menumbur aturan yang telah ditentukan. Karena kalau itu terjadi akan angkat tangan,”ujarnya.
Begitupun dengan program yang dijalankan Pemkab Lampura, tambah salah satu kepala daerah muda di Lampung itu. Seperti pembangunan isfrastruktur, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta berkulaitas. Dan tak ketinggalan, program lainnya yang tertuang dalam Windu Cita (delapan program prioritas pembangunan).
“Jadi program windu ini ialah aktualisasi dari program nawacita yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Lampung. Jadi saya berharap kerja samanya, jangan sampai ini tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat di kabupaten yang terkenal dengan Payanmas-nya ini,”ujarnya.( K )

Print Berita