Rapat Ganti Rugi Proyek SUTT, Tidak Membuahkan Hasil

Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Komisi I DPRD memastikan akan segera menyelesaikan masalah kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat LK 1 dan 2 kelurahan Bukit Kemuning yang rumah, tanah berikut tanam tumbuhnya dilalui jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komisi I, Guntur Laksana saat memimpin rapat bersama unsur pemerintahan, kepolisian dan masyarakat di ruang rapat DPRD setempat.Kamis(10/8).

Pada kesempatan itu, Guntur yang juga ditemani anggota komisi I yakni, Tri Purwo, Samsu, Yulizar, Sofyan Toni dan Heri mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini Asisten I selaku tim mediasi ganti rugi dan kompensasi atas jalannya proyek PLN  agar dapat segera mengikutsertakan pihak PLN dan Konsultan Jasa Penaksir Publik (KJPP) rapat bersama masyarakat untuk bisa mengambil sebuah kesepakatan bersama. Tak hanya itu, dia juga meminta agar pihak kepolisian segera menarik pasukannya yang saat ini berjaga-jaga di lokasi tempat jalannya proyek negara itu. ” Ini kan masalahnya adalah kesesuaian harga kompensasi yang dinilai warga tidak sesuai. Maka itu saya putuskan masalah ini agar dapat selesai dengan jaminan pihak pemerintah seperti Camat, Lurah dan pemda turun tangan membela masyarakat dengan cara bisa menghadirkan langsung pihak PLN dan KJPP biar ada titik temu,” kata Guntur

Sebelumnya telah ada permasalahan serupa tapi bisa diatasi. Belajar dari yang telah terjadi maka seharusnya permasalahan saat ini juga bisa selesai. ” Yang dulu selesai, masak ini 33 KK gak selesai. Apalagi masyarakat sudah beretikat baik dengan cara membiarkan proyek jalan sekaligus menjamin tidak akan macam-macam. Jadi seharusnya pihak terkait juga menghargai ini semua. Jika masih saja belum ada titik temu maka DPRD akan merekomendasikan ke Kementerian terkait untuk meninjau ulang semuanya,” ujar Politisi Nasdem.

Sementara itu, Asisten I pemkab setempat, Yuzar mengatakan selaku Pemerintah Daerah mereka menjadi Tim mediasi ganti rugi dan kompensasi proyek SUTT. ” Sebagian sudah menerima dan sebagian tidak mau menerima dengan alasan tidak sesuai. Makanya saat ini masalah tersebut sudah sampai ke pengadilan dimana telah dititipkan uang sebesar Rp 700 juta untuk ganti rugi dan kompensasi. Jadi masyarakat bisa mengambilnya. Kendatipun masih tidak mau menerima maka ada ruang untuk menuntut PLN ke pengadilan agar bisa merubah ketetapan harga kompensasi yang ditetapkan KJPP,” terang Yuzar.

Kami pun, lanjut Yuzar, merasa telah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari. Jadi bisa dipastikan bahwa masyarakat tahu akan proyek SUTT itu. ” Saya telah berkeliling bersama pamong setempat ke daerah tempat dilaluinya SUTT itu juga merupakan bentuk sosialisasi secara tidak langsung. Tetapi jika memang Komisi I meminta untuk memanggil lagi pihak PLN dan KJPP untuk duduk bersama lagi maka saya siap,” ujar Yuzar.

Masih pada kesempatan yang sama Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara, Kompol. Suparman memastikan akan menghubungi atasannya guna menarik pasukannya yang menjaga lokasi proyek SUTT. ” Jika memang demikian akan saya koordinasikan dengan atasan untuk menarik anggota. Jadi masyarakat jangan salah paham bahwa kehadiran Polisi disana bukan berkapasitas membela PLN tetapi semata-mata menjaga keamanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika masyarakat bisa menjamin keamanan maka kamipun siap menarik pasukan,” kata perwira berpangkat melati satu ini.

Sementara itu, Darwin salah satu perwakilan masyarakat yang ikut rapat menyampaikan keinginannya agar pihak-pihak terkait (PLN dan KJPP) terbuka dalam hal ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga membuat masyarakat curiga prihal besaran kompensasi yang selalu berubah-ubah. ” Kami minta buka semuanya biar jelas. Pada prinsipnya kami masyarakat sangat mendukung program negara apa lagi menyangkut kepentingan umum. Tetapi harus jelas. Jadi kami minta ada etikat baik juga dari PLN untuk bisa duduk bareng membentang kesepakatan prihal kompensasi. Sekarang silakan proyek berjalan kami jamin tidak ada masalah akan tetapi kami minta juga jaminan keluhan kami juga bisa terpenuhi,” cetusnya.

Diketahui terdapat 33 KK yang pembayaran kompensasi atau ganti rugi nya masih bermasalah. Proyek SUTT itu melalui 3 desa dan 2 kelurahan di Bukit kemuning. DPRD akan mengagendakan rapat lanjutan dengan pihak-pihak terkait termasuk PLN dan KJPP pada Senin (14/8) mendatang.(Khoiril/Arief)

Print Berita