Potret Keuangan “Carut Marut” Pemda,Lampura Klaim Dana Rp.260 Miliar Masih Di Pusat

Lampung Utara,www.lampungmediaonline.com-Mengurai konplik atas keluhan kontraktor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara sebut anggaran Pemerintah Daerah di Pusat masih berkisaran Rp260 miliar lebih.

Hal itu disampaikan anggota panitia kerja (Timja) DPRD Lampung Utara, Rico Ficyono, ketika menerima perwakilan kontraktor saat menyampaikan aspirasi keduanya kepada para wakil rakyat, di Gedung DPRD setempat, Rabu (01/11/2017).

“Melihat dari sisi anggaran, apakah mungkin Pemerintah Daerah ini masih memiliki dana di Pemerintah Pusat, untuk itu beberapa waktu lalu saya dan rekan-rekan ke Kementerian Keuangan melakukan koordinasi menanyakan realisasi dan penerimaan dana-dana yang ada di Pemerintah Pusat. Kalau kami hitung-hitung memang masih ada hak-hak Pemerintah Daerah dan masih memungkinkan untuk dibayarkan pada bulan 11 ini,” kata Rico Ficyono.

Anggaran-anggaran tersebut, lanjutnya baik itu dari dana alokasi umum (DAU), bagi hasil dan lain-lain. “Untuk itu kami meminta pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sehingga beberapa waktu yang lalu ada dana yang masuk ke pemerintah daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah daerah dari pertemuan terakhir, meminta waktu sampai minggu ini untuk berupaya menggali beberapa potensi ada yang diupayakan agar segera masuk dalam beberapa hari ini (Rabu-Jumat).

“Karena hal itu, makanya hak interpelasi belum dijalankan karena kami juga tidak bisa semena-mena menjalankan hak interpelasi ini, karena kebijakan anggaran ini keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Ketika ada masalah di pemerintah daerah maka posisi DPRD mencarikan solusi, untuk itu kalau kami hitung masih ada dana Rp260 miliar lebih hak Pemerintah Daerah ini yang masih ada di Pemerintah Pusat,” paparnya.

Lebih jauh, Rico Ficyobo, menyampaikan, usaha dan upaya para anggota Dewan dalam membantu memberikan solusi kepada mitra kerjanya (Pemda) telah dilakukan hanya tinggal menunggu realisasi dari Pemerintah Pusat.

“Ya ini yang kita tunggu dan kita sudah menyatakan kepada Kementerian Keuangan bahwa Pemerintah Daerah ini dalam keadaan darurat, kami mohon ketika ada hak-hak pemerintah daerah yang bisa dicairkan bisa dimajukan transfernya, karena kondisi politik dan kondisi sosial dimasyarakat ini sudah resah, dan pemerintah pusat menyangupi itu, maka untuk itu kami pun masih memberikan waktu kepada pemerintah daerah, apakah sudah ada transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang sudah bisa dibayarkan untuk hak-hak rekanan,” jelas Rico.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Dewan, Herwan Mega, kembali menegaskan bahwa kinerja mereka sebagai wakil rakyat telah berusaha melakukan upaya-upaya dengan melakukan rapat bersama meski pada undangan ketiga DPRD hanya surat yang disampaikan pihak eksekutif kepada DPRD.

“Surat aliran keluar masuk ini bisa kita copy dan kita pelajari bersama,” ujar Herwan Mega.

Ditambahkan Ketua DPRD Rahmat Hartono, yang menjelaskan bahwa tim kerja dewan tersebut dibentuk oleh unsur pimpinan dan telah menerima rekomendasi surat tugas sehingga semua kinerja anggota tim dalam kondisi sesuai dengan aturan.

“Untuk langkah apakah langkah selanjutnya itu interpelasi maka kami akan membentuk tim pansus, yang pada intinya akan meneruskan hasil tim kerja tersebut dan secepatnya akan kami laksanakan sesuai dengan surat rekomendasi yang kami terima ini,” kata Rahmat Hartono.

Untuk itu, lanjutnya, dia bersama unsur pimpinan lain akan melakukan pemanggilan kepada ketua-ketua fraksi guna memutuskan langkah selanjutnya dari DPRD atas surat rekomendasi dari tim kerja dewan tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Samsir, bersama Kepala BPKA Budi Utomo, dan Kadis PU Syahbudin, menyatakan bahwa Pemda Lampung Utara mulai hari ini (Rabu,  01-11-2017) telah siap merealisasikan anggaran yang sudah masuk di Kasda kepada rekanan sebesar Rp29,8 miliar.

“Karena saat ini dana yang sudah masuk itu baik dari dana DAK sebesar Rp16 miliar dan dari BJB (Bank Jawa Barat) sebanyak Rp13,8 miliar. Secara teknisnya kadis PU akan menjelaskan,” kata Budi Utomo, yang disambut oleh Kadis PU Syahbudin, bahwa dari dana tersebut berkisaran sekitar Rp14.6 miliar yang bisa dibayarkan kepada rekanan dan itu untuk uang muka.

“Berapapun anggaran yang sudah disediakan itu akan kita realisasikan, tapi itu untuk uang muka, dan uang muka itu bisa dilunaskan hari ini yang berkisaran Rp14,6 miliar,” pungkas Syahbudin.

Mendapat penjelasan itu perwakilan kontraktor merasa keberatan, karena bagi pekerjaan yang sudah diselesaikan juga harus dibayarkan bukan hanya untuk uang muka saja.

“Pekerjaan saya hanya satu yang uang mukanya belum keluar, dan yang lainnya sudah PHO dan itu harus dibayarkan, kami tidak terima, dan ini harus dibayarkan,” ujar M Zen, salah seorang Direktur perusahan penyedia barang dan jasa yang bertemu dengan perwakilan Pemkab Lampung Utara. (Khoiril/*)

Print Berita