Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Untuk berlangsungnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah baik untuk Pemulihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Aula Siger Pemerintah Kabupaten setempat (31/7).
Penandatanganan NPHD langsung dilakukan oleh Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara dan Ketua KPUD, H.Marton. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan NPHD merupakan dukungan dari pemerintah dalam mensukseskan Pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2018 dan 2019 mendatang. NPHD bersumber dari ABPD agar pemilu berjalan lancar dan berkualitas. ” Ini merupakan kewajiban pemerintah dalam membackup dan mendukungnya jalannya pesta demokrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Dana ini tidak sedikit dan milik rakyat karena itu pertanggungjawabannya berat,” ujar dia.
Karena itu, lanjut dia, KPU dapat menciptakan dan menjalankan semua tahapan dan proses pemilukada dengan baik hingga sampai penetapan Kepala Daerah terpilih. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Lampura siap bekerja sama dengan KPUD agar pelaksanaan Pemilukada dapat berjalan dengan lancar. “Kalau Juri tidak adil hasilnya akan timpang sebelah. Proses baik belum tentu hasil baik. Mari lakukan pemilu jurdil. Kepada para kontestan mari hentikan saling caci, kita tunjukkan prestasi dan jangan berpecah belah,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung utara, Samsir selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, suksesnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari Kualitas Pengelolaan Anggaran di setiap Tahapan Pemilu. ” Sumber pembiayaan NPHD adalah APBD tahun 2017 dan 2018 untuk pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur sebesar Rp. 31.990.992.640 yang terbagi menjadi dua tahap. Tahun 2017 akan digelontorkan sebesar Rp 10 Miliar dan sisanya pada tahun 2018 mendatang,” terang Samsir.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPUD, Marton mengatakan penandatanganan NPHD merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam upaya mendukung jalannya proses tahapan pemilu. Mengingat tahun depan akan digelar Pilgub dan Pilbup. ” Tahapan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres sudah mulai dilakukan. Kami sangat berterimakasih atas penandatangan ini dan mari kita bersama-sama untuk mengawasi penggunaan anggaran. Dan kita ciptakan pemilukada Lampura akan berjalan lancar, jurdil dan berintegritas,” tutupnya. (Khoiril/Arief)
