Persiapkan Musrenbang, Bappeda Gelar Forum OPD

Lampung Utara, www.lampungmediaonline.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Lampung Utara (Lampura) akan menggelar forum internal organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan setempat. Forum OPD itu sendiri dilaksanakan sebagai forum internal pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten yang akan dilaksanakan pada 13 Maret mendatang.

Kepala Bappeda Lampura, Syahrizal mengatakan dalam forum OPD yang akan dilaksanakan besok, Kamis (9/3) di aula Tapis pemkab Lampura pada intinya akan membahas tentang usulan-usulan pembangunan dari pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan/desa dan kecamatan yang telah dilakukan. ” Disana kita akan membahas bersama-sama camat akan melihat mana-mana saja usulan yang masuk skala prioritas untuk dijadikan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 mendatang,” ujar Syahrizal diruang kerjanya (8/3).

Tak hanya itu, kata dia, di forum itu juga akan dibahas juga program-program pembangunan di desa. Memilih dan memilah mana wewenang desa, kabupaten dan provinsi. Pada intinya semua program yang dilakukan oleh masing-masingnya OPD harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati Lampura yang tertuang dalam winducita. ” Kita menganggarkan dana untuk pembangunan fisik di tahun 2017 ini sebesar 460 Miliar. Jumlah itu kemungkinan bisa bertambah,” terangnya.

Terkait kerjasama pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Mantan Sekretaris DPRD itu mengatakan, pemkab dalam hal ini Bappeda telah melakukan proses pendampingan sensus sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) untuk melihat situasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Lampura.” Kita melakukan pendampingan sampai pendataan responden (sampel)  dengan mengukur indikator-indikator ekonomi masyarakat secara mendetail. Untuk melihat apakah masyarakat yang bersangkutan masih berada dibawah garis kemiskinan atau tidak,” paparnya seraya mengatakan berakhirnya kegiatan tersebut hingga pada tanggal 21 Maret mendatang dengan sampel 680 keluarga yang terbagi dalam 68 blok yang ada di 23 kecamatan.

Selain BPS, lanjut dia, Bappeda bersama PLN juga mendata masyarakat terkait besar kecilnya KWH listrik di rumahnya. ” Akan ada penghapusan subsidi listrik berdaya 900 ke atas. Makanya perlu juga kita dampingi. Khusus yang berdaya 450 masih disubsidi hanya saja harus dinyatakan keluarga tersebut masuk dalam katagori keluarga tidak mampu dan yang mengeluarkan surat tersebut ialah pemerintah daerah sendiri,” pungkasnya (Arief/Khoiril)