Penundaan MoU Dana Pilgub Dinilai Tepat

Bandarlampung, LM- Kepala Pusat Kajian Konstitusi Universitas Lampung Yusdianto menilai penundaan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Lampung sebagai langkah yang tepat.

Dia mengatakan MoU dana hibah Pemilihan Gubernur Lampung memang harus mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/22/88/BJ supaya tertib administrasi dan hukum. Isi MoU tidak boleh keluar dari edaran tersebut. Menurutnya, sudah tepat jika penggunaan anggaran dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum persiapan tahapan pilgub dimulai. Pemerintah Pusat menginginkan pelaksanaan pilgub di Lampung sesuai prosedur serta tertib hukum dan adminstrasi.

Pemprov dan KPU Lampung batal menandatangani MoU dana pilgub, Selasa (4/2), karena belum mencapai kesepakatan salah satu pasal. Pasal dalam MoU tersebut berbunyi, “Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana pihak I (Pemprov), serta dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019.” 

KPU tidak menyepakati pasal tersebut dan meminta untuk diubah. Namun, Pemprov tidak mau mengubah karena pasal tersebut sudah mengacu pada surat edaran Mendagri. Ketua KPU Lampung dan Asisten I Setprov Lampung akan mengonsultasi persoalan ini kepada Kemendagri. 

Yusdianto menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung terlebih dahulu mengaudit setiap kegiatan KPU sebelum MoU dana hibah pilgub disepakati. “

Sementara itu, KPU Lampung menyatakan kemungkinan besar jadwal pemungutan suara untuk pemilihan gubernur daerah ini yang sedianya akan dilaksanakan 27 Februari 2014 kembali mundur dan tertunda. (tim).

Print Berita