Oleh : Dirandra Falguni
Pilkada Serentak 2024 semakin dekat, dengan pelaksanaan yang dijadwalkan pada 27 November. Seluruh elemen pemerintah dan lembaga terkait berkomitmen untuk mengupayakan persiapan yang matang dan memastikan setiap tahapan dapat berjalan lancar. Persiapan ini mencakup aspek logistik, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sosialisasi bagi masyarakat, serta kolaborasi antarlembaga yang intensif. Di beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan Kota Pasuruan, koordinasi serta peninjauan kesiapan terus dilakukan guna menjamin pelaksanaan yang aman dan damai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Pilkada 2024 dengan menyelenggarakan pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan para wali kota se-Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa dukungan Pemprov DKI merupakan langkah konkret dalam menjaga netralitas ASN, pelaksanaan kampanye, dan distribusi logistik. Pertemuan ini juga mencakup koordinasi keamanan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjamin kelancaran pelaksanaan.
Hal ini termasuk komitmen pihaknya untuk mendukung Pilkada yang aman dan sesuai asas pemilihan umum.
Teguh juga menegaskan pentingnya penetapan deklarasi netralitas ASN sebagai langkah antisipatif agar pegawai pemerintah tetap menjaga profesionalitas dalam masa-masa pemilu. Terlebih, netralitas ASN menjadi salah satu aspek yang terus dipantau oleh Bawaslu dalam upaya mewujudkan pemilu yang adil dan bebas dari pengaruh internal.
Selain fokus pada netralitas ASN, Pemprov DKI dan KPU DKI telah memastikan kesiapan distribusi logistik. Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, melaporkan bahwa surat suara telah tiba di setiap KPU kabupaten/kota dan siap didistribusikan. Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 133 ribu orang juga akan dilakukan pada 7 November mendatang, diikuti bimbingan teknis bagi KPPS. Fahmi menambahkan, dukungan dan fasilitas dari Pemprov DKI sangat membantu proses persiapan ini.
Di tempat lainnya, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh penyelenggara pemilu. Rapat ini dilaksanakan di Sriti Convention Hall, Kota Palu, dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam proses pemungutan suara. Ketua Divisi Sosialisasi KPU Sulteng, Nisbah, menjelaskan bahwa simulasi pemungutan suara merupakan bagian dari edukasi kepada petugas KPPS, dengan harapan KPPS dapat menyalurkan pengetahuan teknis kepada para pemilih secara baik.
Proses pelantikan KPPS di Sulawesi Tengah dijadwalkan pada 7 November 2024 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Upaya ini diambil untuk memastikan bahwa tahapan pemungutan suara berjalan lancar dan pemilih memiliki akses yang baik dalam pelaksanaan Pilkada. Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara KPU dan perangkat daerah sehingga setiap elemen pelaksanaan pemilu di lapangan dapat bersinergi sesuai peraturan yang ada.
Sementara di Kota Pasuruan, tahapan penting dalam proses persiapan Pilkada adalah penyortiran dan pelipatan surat suara. Proses ini dimulai pada 23 Oktober 2024, dengan melibatkan 30 orang petugas yang bekerja dalam dua shift di Kantor KPU Kota Pasuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan 159.538 surat suara, termasuk 2.000 surat suara cadangan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), Visensia Niken Devi Intan Sari, menegaskan bahwa tahapan ini diawasi ketat demi memastikan setiap surat suara siap digunakan pada hari pemilihan. Setelah dilipat, surat suara akan disimpan di gudang KPU hingga diperiksa oleh pihak provinsi. Persiapan ini juga mencakup pengadaan surat suara tambahan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, yang masih menunggu dari KPU Provinsi. Setiap logistik yang masuk selalu dimonitor oleh pihaknya karena itu mencerminkan dedikasi KPU Kota Pasuruan dalam menjaga transparansi logistik.
Kolaborasi intensif antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah mencerminkan betapa pentingnya sinergi dalam menjaga kondusivitas Pilkada. KPU tidak hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, tetapi juga menggandeng pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai dari logistik hingga keamanan. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada bebas dari pengaruh yang dapat mengurangi kualitas demokrasi, seperti ketidaknetralan ASN atau kecurangan dalam kampanye.
Pelibatan Forkopimda di DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Pilkada berjalan aman dan lancar. Dalam hal ini, netralitas ASN menjadi isu utama yang ditekankan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Netralitas ASN tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bebas pengaruh.
Dengan persiapan yang matang di berbagai daerah, KPU dan jajaran pemerintah daerah berupaya menjaga kualitas demokrasi melalui Pilkada yang transparan dan terpercaya. Persiapan distribusi logistik di Jakarta, simulasi pemungutan suara di Sulawesi Tengah, serta penyortiran surat suara di Kota Pasuruan adalah contoh nyata dari komitmen KPU dan pemerintah daerah. Tahapan-tahapan ini menunjukkan dedikasi semua pihak yang terlibat demi memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa halangan.
Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 akan menjadi cerminan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Keseriusan dalam persiapan serta kolaborasi antarlembaga yang kuat memberikan harapan besar bahwa Pilkada ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan damai.
)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com
