Pendekatan Kolaboratif dalam Pengendalian Banjir: Peran Masyarakat sebagai Garda Terdepan

Musim hujan kerap menjadi momen menakutkan bagi masyarakat di banyak daerah. Dari pesisir Demak hingga bantaran Ciliwung, tak sedikit warga yang terjaga sampai malam karena waspada banjir. Banjir bukan lagi semata persoalan teknis drainase, ia mencerminkan tata kelola lingkungan dan kebijakan publik yang kompleks. Untuk itu, semua elemen masyarakat diharapkan bergotong-royong. Konsep pentahelix pun diangkat sebagai pendekatan strategis, dimana pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan tentu saja masyarakat harus bersinergi dalam mitigasi bencana. Dalam pentahelix, warga lokal disebut pihak yang paling terdampak tetapi mereka juga merupakan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan banjir. Peran kita sebagai warga adalah menjadi garda terdepan dengan menyediakan informasi cepat, bekerja bakti menjaga kebersihan lingkungan, dan terlibat dalam setiap tahap mitigasi. Program pemerintah pun telah mendukung kebijakan ini.

Salah satu contoh program pemerintah yang merupakan inisiatif BNPB/BPBD adalah Desa Tangguh Bencana (Destana). Di Pasuruan Jawa Timur, tiga desa rentan banjir dipilih menjadi contoh  Destana pada tahun 2017. Warga setempat, pemuda, tokoh agama, karang taruna dilibatkan dalam penyusunan rencana penanganan bencana. Tujuannya dibuat dengan jelas yaitu menciptakan masyarakat tangguh dan mandiri serta cepat bangkit ketika terdampak bencana. Pernyataan ini menggambarkan harapan agar masyarakat tidak lagi menunggu bantuan semata, melainkan aktif mempersiapkan diri. Program serupa sudah diterapkan di Demak, di mana lima desa telah menjadi Destana pada 2025. Kenyataannya, di banyak wilayah rawan banjir warga memang sudah sadar pentingnya mitigasi sejak dini.

Peran aktif masyarakat juga disoroti oleh pemerintah pusat. Kepala BNPB secara tegas mengimbau warga memantau prakiraan cuaca dan meningkatkan kesiapsiagaan keluarga saat musim hujan tiba. Di lapangan, inisiatif relawan lokal pun banyak bermunculan seperti geng remaja yang membersihkan saluran air, kelompok ibu-ibu di kampung yang merajut sumbangan sembako untuk tanggap darurat, hingga pengemudi ojek online yang siaga mengevakuasi warga. Selain itu, media massa dan sekolah turut membantu. Sekolah misalnya rutin mengadakan simulasi banjir dan penyuluhan kebencanaan, sementara media menyebarkan info peringatan dini dan edukasi publik secara luas. Semua upaya ini tidak terpisah dari peran pemerintah. Pemerintah sudah membangun tanggul dan pompa air, tetapi mereka juga mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Caranya dengan mengajak akademisi melakukan penelitian iklim (seperti yang dilakukan ITB bersama BMKG), serta melibatkan dunia usaha lewat program CSR. Teknologi peringatan dini pun digenjot agar bisa langsung diakses masyarakat. Terbukti, di Banjarbaru Kalimantan Selatan yang dilanda banjir pada 2021, tim SAR lokal bersama BPBD segera mengevakuasi berkat koordinasi cepat dengan warga setempat yang melapor. Pengalaman ini menunjukkan, ketika semua pihak – pemerintah, warga, dan stakeholder lain – duduk bersama merencanakan penanggulangan, respons darurat dapat ditangani lebih cepat.

Dengan begitu banyaknya aktor terlibat, kesimpulannya sederhana: mengatasi banjir adalah urusan bersama. Kita, masyarakat umum, harus membuktikan diri sebagai garda terdepan. Mari berpartisipasi dalam forum desa tangguh, mempraktekkan budaya hidup bersih, dan mengikuti pelatihan tanggap bencana. Mulai dari hal sederhana seperti memelihara gorong-gorong, menanam pohon di hulu, hingga terlibat jadi relawan, setiap aksi sangat berarti. Ingat pula, menanggulangi banjir lewat kebijakan tanpa dukungan warga sama sia-sianya. Oleh karena itu, kolaborasi masyarakat dengan pemerintah harus terus dibangun dan diperkuat. Hanya dengan semangat gotong-royong dan keterlibatan aktif inilah kita dapat meredam ancaman banjir, menjaga keselamatan keluarga kita, dan mewujudkan komunitas yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Print Berita