Bandar Lampung,LM – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka pemerintah daerah baik Kabupaten/ Kota maupun Provinsi berkewajiban mengusulkan paling banyak tiga daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Adeham pada rapat pembahasan kawasan calon KEK untuk Zona Pariwisata di Provinsi Lampung. Acara yang berlangsung di ruang rapat Asisten Bidang Ekobang. Jum’at (26/06/15)
Dalam pengantarnya Adeham mengatakan bahwa selain Pariwisata dalam Kawasan Ekonomi Khusus juga terdapat Zona pengolahan Ekspor, Zona logistik, Industri, pengembangan teknologi, energi dan ekonomi lainya.
“KEK sendiri nantinya akan dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta bergungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya.” Jelasnya
Dalam kesempatan yang sama dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Herlina Warganegara bahwa pembentukan KEK ini diusulkan kepada Dewan Nasional di Jakarta. Lebih lanjut lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi criteria.
Antara lain Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan berkewajiban mendukung KEK, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan, memiliki batas yang jelas.
Sementara Kepala Balitbang Nova Mulyadi Irsan mengatakan bahwa perlu adanya kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai stakeholder.
“Berdasarkan pendapat dari peserta rapat dgn mempertimbangkan beberapa kriteria tsb, dua kawasan unggulan pariwisata yang akan diajukan sebagai KEK Zona Pariwisata yaitu Kawasan Wisata Pesisir Barat dan Kawasan Wisata Gunung Anak Krakatau(GAK).(R/Hum)
