Bandar Lampung, www.lampungmediaonline.com – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya untuk memberantas pungutan liar (Pungli) oleh oknum birokrat dalam memberikan pelayan kepada masyarakat. Target pertama yang bakal jadi titik fokus pemprov lampung yakni memantau pelayanan publik Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Diskucapil) kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Sutono, menjelaskan, pihaknya akan menunjukan perang terhadap pungli karena ini merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, sikap perang terhadap pungutan liar alias pungli yang dilakukan aparat pemerintah akan fokus pada pelayanan masyarakat. Sehingga nanti jika ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tertangkap karena melakukan praktik pungli akan langsung di tindak tegas. Sebab, dalam pengawasan nanti tentu dirinya melibatkan Inspektorat.
Karenanya, kata Sekda, saat melakukan tindakan dan pengawasan akan melibatkan beberapa unsur mulai dari Inspektorat, Biro Hukum.
Ia menerangkan mengapa dirinya lebih fokus kepada Diskucapil, karena hal tersebut adalah pelayanan publik yang selama ini masih banyak laporan dari masyarakat dan pemberitaan. Yakni mulai dari pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain.
Seperti apa yang akan kita lakukan terlebih pemprov tidak mempunyai Diskucapil, Sutono, menerangkan dirinya akan berkordinasi dengan kabupaten/kota. Terlebih pemprov tidak mempunyai satuan kerja terkait (Diskucapil).
“Jadi setelah itu terbentuk, ya, tentu ini merupahkan atensi dari kita (pemrov). Apalagi tidak hanya itu pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) juga akan di pantau,” kata Sutono, Minggu (23/10).
Sementara, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Muswir, mendukung pemberantasan pungli yang mulai akan dilakukan oleh pihak eksekutif. Sebab, selama ini yang masih menonjol baru terlihat dari penegak hukum, kepolisian.
Tentu dengan adanya satgas tersebut fokus di Diskucapil, ujar Muswir, dapat membuat efek jera. Karena selain pungli, masih adanya juga laporan lambatnya pembuatan e-KTP begitu lamban. Menurut Politikus PAN ini, Satgas tersebut harus mampu sapu bersih mengawasi semua layanan publik di pemerintah.(hen)
