Lampung Barat, lampungmediaonline.com – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, Wasisno Sembiring menghadiri Acara Pembukaan Seminar Hasil Kajian Pengembangan E-Government
Dalam sambutanya Wasisno Sembiring menyampaikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi.Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang popular disebut e-government.
Selanjutnya dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah di sertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. amanat uu ini menunjukkan bagaimana pentingnnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-government sangat sejalan dengan pengamalannya.
Penyusunan dokumen kebijakan e-governmentKabupaten Lambar
Masih kata Staf Ahli Bupati E-Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan system pemerintahan secara lebih efisien. didalamnya ada dua hal utama dalam pengertian e-government di atas yaitu Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. “ Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemkab Lambar mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan, efsiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik”, Ungkapnya
Dalam konsep E-Government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, E-Government sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.
Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten yang sedang berkembang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai pemerintahan yang smart government, artinya pemerintah yang cerdas dalam membangun layanannya pada masyarakat.Permasalahan kebijakan e-government di pemkabLambar adalah masih kurangnya penerbitan regulasi untuk mengatur tatakelola e-government sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana di setiap SKPD tidak mempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan tik dengan baik dan benar, untuk itu Dishubkominfo sebagai leading sector dalam implementasi e-government harus sesegera mungkin untuk melengkapi semua kekurangan regulasi tersebut. “Kelemahan di kelembagaan pemerintah kabupaten lebih pada kurang optimalnya posisi Dishubkominfo yang selain posisinya kurang setara dengan pengambil kebijakan yang bisa dengan mudah di taati oleh semua SKPD, juga masih ditambah dengan beban mengurus permasalahan di luar sektor TIK. Aplikasi e-government masih belum banyak di bangun oleh dishubkominfo dan SKPD serta dirasa betapa sangat penting dan mendesak untuk segera di bangun dan di implementasikan agar otomatisasi layanan pemerintah baik pada masyarakat maupun untuk internal pemerintah dapat berjalan sempurna”, Katanya.
Saat ini infrastruktur TIK di Pemkab Lambar hanya tersedia di 8 SKPD, sedangkan 3 SKPD belum memiliki jaringan lan, koneksi internet yang digunakanpun hanya sekitar 1 – 2 MB, kedepan perlu di bangun jaringan lan maupun wan dengan menggunakan fiber optic untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Disamping itu desa/pekon sebagai unsur pemerintahan diharapkan juga akan terbangun website desa yang mampu meningkatkan ekonomi rakyat melalui informasi desa, desa digital dan juga broadband desa. Perencanaan TIK di pemerintah kota Lampung Barat sudah baik, hanya saja perlu ketaatan untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. selain itu masih banyaknya perencanaan dan keberlanjutan sistem. “apabila system perkantoran sudah lebih banyak berbasis teknologi, maka ketergantungan pada mesin menjadi sangat tinggi, untuk itu perencanaan keberlanjutan system menjadi isu yang paling mendesak untuk segera disusun sejalan dengan semakin meningkatnya implementasi e-government”, Pungkasnya.(trs)
