Paripurna APBD Perubahan Gagal Dilaksanakan

Tanggamus, www.lampungmediaonline.com –  Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 yang sejatinya dijadwalkan hari ini (Rabu 4/10) kembali gagal terlaksana pasalnya pihak eksekutif belum siap dengan data sehingga paripurna tidak memungkinkan untuk digelar.

Dengan molornya paripurna pengesahan anggaran perubahan 2017, muncul beragam spekulasi. Salah satunya kemungkinan bahwa Tanggamus tidak menggunakan anggaran perubahan. Artinya, akan berdampak semua kegiatan yang ter-input dan seharusnya terakomodir pada APBD-P 2017 ini terancam gagal cair.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan DPRD Tanggamus optimis bahwa paripurna bisa dilaksanakan hari ini. Namun faktanya, optimisme itu kembali mentah setelah kemarin petang, TAPD menyatakan belum sanggup jika paripurna digelar hari ini.

Ditemui usai penyelarasan, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, TAPD sebagai penyedia data mengaku belum siap memberikan data yang diperlukan untuk paripurna. Bukan lagi dihambat oleh polemik jumlah TKS yang selama ini diributkan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dengan TAPD.

“Bukan lagi soal (jumlah TKS) itu. Tapi tadi TAPD mengaku belum siap menyajikan data-data yang diperlukan jika besok (hari ini, Red) digelar paripurna. Kalau kami sudah tak ada masalah dan siap-siap saja,” ujar Heri yang didampingi Wakil Ketua I Rusli Shoheh kemarin.

Disinggung terkait kepastian keputusan final terhadap 614 tenaga kerja sukarela (TKS) rekrutmen 2017, Heri memastikan bahwa kesepakatannya mematuhi advis (tertulis) Pemprov Lampung. Yaitu pembayaran insentif tetap pada 4.830 TKS, bukan 5.444 TKS.

“Artinya, 614 TKS nggak akan terima insentif hingga Desember 2017. Antara BANGGAR dan TAPD sudah deal dan nggak ada masalah tentang hal ini lagi. Jadi molornya paripurna ini, murni soal belum siapnya TAPD memberikan data ke DPRD untuk diparipurnakan jika dilaksanakan besok,” beber Heri.

Jika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, batas waktu penyerahan berkas ABPD-P 2017 adalah 30 September. Sememtara yang terjadi di Tanggamus, hingga 3 Oktober, pengesahan ABPD-P 2017 justru masih terkatung-katung.

Awalnya, pengesahan anggaran terhambat akibat polemik jumlah TKS rekrutmen 2017 yang menurut kacamata BANGGAR, insentifnya membebani anggaran daerah. Setelah melalui proses yang alot di sana-sini, diwarnai deadlock hingga walkout saat rapat pembahasan, akhirnya polemik itu berujung damai dan kata sepakat.

Polemik jumlah TKS yang memicu kegaduhan selesai, sekarang giliran TAPD dari lembaga Eksekutif Pemkab Tanggamus yang mengaku belum siap jika paripurna pengesahan APBD-P 2017 dilakukan segera. Dalihnya adalah kesiapan data. Dampaknya, mau tak mau realisasi paripurna harus molor lagi dari waktu yang dijanjikan.

Melihat situasi yang kini terjadi di Tanggamus, banyak pihak pesimis bahwa APBD-P 2017 akan disahkan via paripurna. Itu semua didasari keruwetan ‘tali kelambu’ yang selama ini terjadi. Sementara jika dikaji, sangat banyak item kegiatan penting yang harus diakomodir dalam APBD-P 2017 ini. Beberapa di antaranya adalah anggaran pilkada untuk Panwaslu, Polres, dan Kodim 0424; lalu retensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); serta anggaran kontingen atlet Tanggamus pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tanggamus, Rusli Shoheh menambahkan, jika pimpinan DPRD memberikan waktu 2×24 jam kepada TAPD untuk menyiapkan data dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk paripurna. Targetnya, paripurna pengesahan anggaran bisa dilakukan pekan ini, agar jangan sampai melebihi hari Jumat (6/10).

“Benar kami berikan tempo 2×24 jam pada TAPD untuk menyelesaikan dan menyiapkan semuanya. Targetnya dalam pekan ini, maksimal atau paling lambat Jumat, kita sudah paripurna,” tegas Rusli Shoheh. (man)

Print Berita