MEKANISME INTERVENSI DALAM RESOLUSI KONFLIK (STUDI KASUS TAMBLING WILDLIFE NATURE CONVERSATION) 

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam pemulihan populasi harimau sumatera yang direkomendasikan dalam dokumen Strategi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) dan Tigers Forever Protocols. Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan salah satu dari enam sub-spesies yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (Critically Endangered) dan populasi harimau sumatera saat ini hanya tersisa 400-500 ekor. Secara umum, upaya penyelamatan harimau sumatera yang terancam oleh berbagai aktivitas illegal, termasuk perburuan liar dan kerusakan habitat membutuhkan upaya penurunan aktivitas illegal tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa adanya konflik diantara stakeholder dan masyarakat oleh karena nya perlu adanya intervensi dalam meresolusi konflik tersebut. Berikut adalah hasil analisis intervensi yang digunakan dalam meresolusi konflik yang ada.

Intervensi persuasif dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di TWNC melibatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsekuensi pelanggaran hukum, seperti memberikan surat peringatan kepada pelaku ilegal sebelum memberlakukan sanksi administrasi. Ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum lingkungan dan dapat mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Sosialisasi ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan dan perlindungan satwa liar di TWNC, sehingga dapat mengubah perilaku mereka secara positif terhadap lingkungan. Selain itu, intervensi persuasif juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pihak penegak hukum dan masyarakat setempat, sehingga memperkuat kerjasama dalam upaya perlindungan lingkungan.

Intervensi hukum dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di TWNC melibatkan penegakan hukum pidana dan administrasi, yang telah terbukti efektif dalam menekan aktifitas ilegal seperti perambahan, perburuan, dan pembalakan liar di wilayah TWNC. Data dari register perkara menunjukkan bahwa kasus pidana lingkungan dan kehutanan di TWNC mengalami penurunan dari tahun 2001 hingga 2018, menunjukkan efektivitas intervensi hukum dalam mengurangi pelanggaran hukum di area tersebut. Selain itu, pendekatan penegakan hukum seperti pencegahan, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum administrasi yang diterapkan oleh pengelola TNBBS dan PT Adhiniaga Kreasinusa telah berhasil menekan aktivitas ilegal dan melindungi kawasan TWNC dari perambahan dan perburuan liar.

Intervensi represif dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di TWNC melibatkan penindakan tegas terhadap pelanggar hukum, seperti penangkapan dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan lingkungan. Tindakan represif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku ilegal dan menegaskan konsekuensi dari pelanggaran hukum lingkungan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi aktivitas ilegal seperti perambahan, perburuan, dan pembalakan liar di wilayah TWNC. Penegakan hukum represif juga dapat memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dan akan dihukum secara tegas.

Sumber:

Firmansyah, A. B., Imron, M. A., Wibowo, R. A., Mukti, G. W., Risgianto, R., Herawati, M. E. The Patterns of Law Enforcement on Eradicating Illegal Activities to Protect Sumatran Tiger Habitat in Tambling Wildlife Nature Conservation, Bukit Barisan National Park. Jurnal Ilmu Kehutanan. 15(2): 201-217.

Oleh :

Kheynad

Oktavian Rizky Risnanda

Heri Hasibuan

Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Universitas Lampung.

Dosen Pengampu Mata Kuliah Resolusi Konflik Tenurial Kehutanan

Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. IPU.
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
Dr. Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.

Print Berita