LSM GMBI Distrik Lampura Angkat Bicara Terkait Pilwabup

Lampung Utara,www.Lampungmediaonline.com-Dalam menanggapi isu yg telah berkembang tentang kekosongan Wakil Bupati Lampung Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung Utara (Lampura) mengajak serta mencoba mengingatkan ada beberapa hal yang sudah dilakukan Baik Badan Legislatif maupun Eksekutifnya.

.

Hal tersebut disampaikan oleh Humas LSM GMBI Lampura, Rani Satria, S.H. yang mengatakan bahwa berdasarkan UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, pada Pasal 176 dan Instruksi Langsung Gubernur kepada Bupati Lampung Utara untuk segera melaksanakan dan mengisi kekosongan Wakil Bupati.

“Gubernur telah mengakui jika Wakil Bupati memang harus ada mengingat begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa Kabupaten Lampung Utara menjadi lebih baik”, Ungkapnya melalui Press Release. Senin (23/8/2021).

.

Lanjutnya, hal itu diungkapkan Gubernur Lampung pasca dilantiknya Budi Utomo menjadi Bupati Lampura pada Selasa (3-11-2020) yang lalu. Pelantikan yang dilakukan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di Balai Keratun, kompleks kantor pemerintah provinsi setempat, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 131.18-3766 tahun 2020. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi memberikan waktu sepekan pada Budi Utomo untuk mencari wakilnya.

.

Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Utara telah melaksanakan langkah-langkah seperti bertemu dengan partai koalisi dan bahkan telah menganggarkan dalam APBD 2021, Lebih lanjut DPRD pun telah membahas Tata Tertib (Tatib). Sesungguhnya pula Partai pengusung pun sangat menunggu hasil tatib dan jadwal pelaksanaan nya.

“Maka kami melihat semua instrumen seperti Bupati, DPRD, Partai Pengusung sama-sama sudah bekerja untuk melaksanakan perintah Undang-undang serta Instruksi Gubernur untuk mengisi kekosongan Wakil Bupati”, Kata Rani Satria

.

Namun, faktanya sampai saat ini Wakil Bupati belum terisi, menurut GMBI waktu November 2020 – Agustus 2021 atau 9 (sembilan) bulan adalah waktu yang cukup untuk mengubah Tatib dan melaksanakan sampai terpilihnya Wakil Bupati. Untuk itu, Melihat status QUO saat ini maka GMBI Lampura meminta semua pihak lebih serius dalam mengawal persoalan tersebut. Terutama DPRD Kabupaten Lampung Utara agar segera mengesahkan perubahan tata tertibnya.

“Demi Berjalannya Roda pemerintahan yang lebih Cepat dalam Rangka Pemulihan Keadaan lampung utara di segala bidang khusus bidang Ekonomi, Kesehatan, pendidikan dan Infrastruktur”, Tukasnya. (lis/ksf)