Metro,www.lampungmediaonline.com– Fix. Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyatakan dengan tegas akan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di 12 titik di pusat pasar Kota Metro. Ketegasan tersebut melalui jawaban audiensi yang dikirim Pemkot ke HPKLM sekitar pukul 18.00 WIB, Kamsi (19/10) .
Saat dikonfirmasi mengggapi hal tersebut, Walikota Metro A.Pairin membenarkan hal tersebut. Ia mengaku tetap kekeh akan melakukan relokasi terhadap ratusan PKL dan mengembalikan fungsi trotoar serta jalan seputaran Pasar dipusat Kota Metro.
“Hasilnya itu yang pertama program pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan itu banyak sekali programnya. Nah , berkaitan dengan pasar. Kita akan menata pasar itu dengan sebaik-baiknya,”ungkapnya, dikomplek perkantoran Pemkot Metro, Jumat (20/10).
Lebih lanjut, kata Pairin penataan itu sudah sesuai dengan program awal, bahwa akan mengembalikan fungsinya awal. Misalnya jalan kembalikan untuk jalan, yang fungsinya pasar di kembalikan untuk pasar. Pemkot tidak memberikan kebijakan maupun toleransi lagi terkait PKL yang masih akan berjualan di jalan dan Trotoar.
“Jadi untuk HPKLM yang kemarin minta berjualan lagi di jalan. Kita tidak mengizinkan, satu minggu lagi akan kita pindahkan semua, yang penting setelah atas siap. Itu kita persiapkan lahan untuk PKL sekitar 190 lapak diatas Pasar Cendrawasi dengan aturan, karena itu masih masa transisi jadi tiga bulan tidak di pungut apa-apa. Insyaallah cukup lokasi itu untuk menampung semua pedagang, untuk yang selanjutnya kita liat perkembangannya,”ujarnya.
“Jadi untuk HPKLM yang kemarin yang minta berjualan lagi di jalan ya kita tidak mengizinkan. Satu minggu lagi akan kita pindahkan semua, yang penting setelah atas siap. Itu kita persiapkan lahan untuk PKL sekitar 190 sekian dengan aturan karena itu masih masa transisi jadi Tiga bulan tidak di pungut apa-apa. Insyaallah cukup lokasi itu untuk menampung pedagang, untuk yang selanjutnya kita liat perkembangannya,” paparnya.
Sementara itu terkait permintaan para PKL agar Pemkot dapat mengganti Kepala Dinas Perdagangan Leo M Hutabarat di tolak Wali Kota Metro. Menurutnya, terkait pergantian merupakan wewenang penuh Pemkot Metro.
“Nah soal mengganti Kadisdag itu kewenangan pemerintah, bukan pedagang. Jadi itu yang harus dipahami, tapi yang namanya masukan itu saya mengucapkan terimakasih. Pencopotan suatu jabatan di lingkungan pemkot harus memerlukan pertimbangan yang matang. Ada kreteria, ada cara, dan melalui tahapa. Kita tidak boleh sekonyong-konyong itu karena kita juga pembinaan terhadap PNS, ada mekanisme yang jelas,”tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima Metro Azwan Syairulloh mengaku telah menerima surat jawaban dari Wali Kota Metro atas audiensi yang dilaksanakan kemarin.
“Surat balasan dari pemkot sudah kami terima jam 18.00 WIB kamis 19 Oktober 2019 seperti janjinya saat audiensi. Dan kami tidak terima dan tidak manusiawi jawabannya, karena tempat-tempat pribadi yang di tempati PKL ikut di gusur semua padahal mereka tidak melanggar dan mengganggu lalu lintas, karena jualannya di tempat dan halaman ruko milik pribadi. Itu sudah melanggar HAM beliau, kenapa coba beliau melarang orang untuk menyewakan dan melarang orang untuk berdagang disitu,” kesalnya.
Azwan mengklaim, bahwa lokasi yang di sediakan Pemkot Metro di lantai II pasar Kopindo tidak mampu mengakomodir semua PKL.
“Di atas itu juga tidak cukup tempatnya . Walaupun kata pak Wali itu udah cukup kan dia tidak tahu yang sebenarnya, pak Wali kan taunya dari laporan pak Leo saja,” cetusnya.
Atas jawaban Pemkot tersebut, dirinya tetap bersikekeh akan melakukan aksi demo pada hari Senin 23 Oktober 2017 mendatang.
“Yang intinya besok hari Senin kita demo, positif itu sekitar seribu orang kita turunkan. Aksi besok gabungan dari PKL dan Ormas serta LSM. Target kami kadis perdagangan harus di ganti dan kami bisa berjualan di tempat semula seperti biasanya,” pungkasnya. (san/rud/*)
