Legalitas Komite SMPN2 Jati Agung  diduga Langgar Permendikbud No 75 tahun 2016. 

Lampung Selatan,www.LampungMediaOnline.Com Legalitas Ketua dan Sekertaris Komite SMPN2 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan diduga MAK JELAS (MJ) sehingga patut dipertanyakan pasalnya, mengacu pada Permendikbud No 75 tahun 2016 pada Pasal 4 disebutkan Anggota Komite sekolah tidak boleh dari unsur Pemerintah Desa (Pemdes) sementara, Sapril yang menjabat Sekretaris Komite adalah seorang Sekertaris desa (Sekdes) Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten setempat, pada Pasal 6 dalam uraian 1 dikatakan bahwa Anggota Komite sekolah dipilih secara Akuntabel dan Demokrasi melalui rapat orang tua murid sementara info yang beredar dari orang tua murid di SMPN2 Jati Agung tidak pernah diadakan rapat pemilihan pengurus Komite sekolah terutama untuk jabatan ketua dan Sekertaris Komite, pada Pasal 6 uraian 4 mengatakan Komite sekolah sebagaimana diatur pada ayat(2) diutamakan pada unsur orang tua siswa aktif sementara Sukirno dan Sapril sebagai Ketua dan Sekertaris Komite tidak memiliki peserta didik (Murid) anak yang bersekolah di SMPN2 Jati Agung dan pada Pasal 8 uraian 1 mengatakan masa jabatan ke anggotaan Komite sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat pilih kembali hanya untuk satu periode masa jabatan sementara Sapril menjabat sebagai Sekertaris Komite di SMPN2 Jati Agung sejak tahun 2004 sudah 16 tahun dan Sukirno  menjabat sebagai Ketua Komite sejak tahun 2006 sudah 14 tahun.

Permendikbud No 75 tahun 2016 yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan suatu peraturan yang Sah sesuai dengan UU yang berlaku dan harus di indahkan dan dilaksanakan, sehingga bentuk pungutan atau sumbangan dengan dalih apapun kepada Murid  yang mengatas namakan Komite SMPN2 Jati Agung sejak tahun 2014 hingga saat ini diduga ILEGAL karena mengacu Permendikbud pasal 8 masa jabatan Sukirno dan Sapril sebagai ketua dan Sekertaris Komite SMPN2 Jati Agung sudah habis sejak tahun 2013.

Sapril, diruang Kepala sekolah pada saat Wartawan Lampung Media Konfirmasi pada Kepsek Retno Widianingsih S.Pd pada beberapa waktu lalu terkait masalah biaya PPDB disekolah setempat, saat itu Sapril mengaku bahwa dirinya  adalah Ketua Komite SMPN2 Jati Agung.  “saya sudah lama menjadi ketua Komite disini (SMPN2 Jati Agung.red), sejak sekolah ini berdiri sekitar tahun 2004 sejak itulah saya menjadi Komite di sekolah ini, ” tegas Sapril yang pada saat itu didampingi oleh Sukirno (Ketua Komite yang asli) hanya mengangguk anggukan kepala mendengar perkataan Sapril.

Sementara, Sukirno saat dikonfirmasi dikediamanya pada kamis (10/9/2020) pekan lalu menegaskan bahwa ketua Komite SMPN2 Jati Agung yang sebenarnya adalah dirinya (Sukirno.red) menurutnya, Sapril saat itu mengaku sebagai ketua Komite hanya membantu atau mem Back Up Kepala Sekolah disaat ada Wartawan yang menanyakan terkait permasalahan PPDB di sekolah tersebut. “ya karena kata pak Sapril dia juga seorang anggota LSM makanya dia yang bicara dengan mengaku sebagai Ketua Komite, saya ya diam saja karena Pak Sapril sudah ngomong duluan dan ngaku dia ketua Komite, kan gak enak lah,” tegasnya.

Sukirno menambahkan,  dirinya sebagai Komite Sekolah di SMPN2 Jati Agung sejak tahun 2004, pada saat itu dirinya masih menjabat wakil ketua Komite selama 2 (dua) tahun dan sejak tahun 2006 dirinya menjabat sebagai ketua Komite SMPN2 Jati Agung hingga saat ini (tahun 2020.red),  diakuinya bahwa dirinya dan Sapril tidak memiliki anak (Murid) yang bersekolah di SMPN2 Jati Agung.  “saya menjabat ketua Komite itu sudah 14 tahun dan sebelum itu saya sempat menjabat ketua Komite selama 2 tahun, memang sih saya tidak mempunyai anak yang bersekolah di SMPN2 Jati Agung, tapi saya menjadi wali disana, wali dengan orang tua murid itukan beda,  “tegas Sukirno sambil menyalahkan Sapril yang mengaku sebagai ketua Komite yang tujuannya hanya untuk memback Up Kepsek Retno Widianingsih S.Pd saja. (Arif)

Print Berita