LBH CIKA Pinta Dugaan Pungli BPNT Dikecamatan Waysulan Diproses Hukum

Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com – Pungutan liar (Pungli) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga dilakukan oleh sejumlah Pemerintah Desa (pemdes) Kecamatan Waysulan Lampung Selatan bakal berbuntut panjang.

Pasalnya Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA) Gindha Ansori Wayka meminta dugaan pungli BPNT yang dilakukan oleh beberapa oknum Pimdes di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan adalah tindak pidana,  sehingga sudah layak diproses secara hukum  karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Sebagai lembaga yang konsen dengan implementasi anggaran,  kita minta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal ini karena dapat merusak dan menghambat tujuan program yang digelontorkan oleh pemerintah serta merugikan keuangan negara” jelas Gindha Ansori, Senin 21/12/2020.

Lebih lanjut ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung ini menjelaskan Dalam rangka peningkatan kesejahteraan maka pemerintah menggelontorkan banyak bantuan untuk masyarakat dari berbagai jenis Program diantaranya Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Digelontorkannya berbagai jenis bantuan dari pemerintah pada dasarnya sudah direncanakan peruntukannya secara matang sehingga diprediksi dapat bermanfaat secara efektif untuk masyarakat.

“Namun pelaksanaanya dilapangan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) karena diduga dilakukan pemotongan oleh oknum, Selama tidak sesuai dengan juklak dan juknis pelaksanaan maka dianggap sesuatu yang menyimpang dan berpotensi sebagai tindak pidana jika merugikan keuangan negara.” Tegasnya.

Diberitakan sebelumnya dugaan oknum pemdes di kecamatan way sulan Pungli Program PKH dan BPNT Beberapa warga Desa di Kecamatan way sulan Kabupaten Lampung Selatan.

Warga merasa di rugikan dengan adanya Pungutan Liar (Pungli) bantuan yang mereka terima.

Yakni program bantuan dari pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Senin 21/12/2020.

Pasal nya penerima bantuan PKH dan BPNT di dusun karang rejo sari, Desa Purwodadi diduga sengaja dilakukan pungutan liar (pungli) oleh oknum Pemdes Desa tersebut.

“Adapun kisaran pemotongan yang dilakukan oleh oknum pemdes, sebesar 5000 sampai 10 ribu uang tersebut untuk uang bensin ,bahkan kartu ATM pun, saya tidak memegangnya” kata warga yang meminta tidak disebutkan namanya.

“saya merasa di bodohi sebagai masyarakat kecil, contoh ketika bantuan BPNT murni turun saya sebagai masyarakat masi di suru menebus sebesar 10 ribu kata salah satu warga penerima bantuan BPNT tersebut.

Hal senada yang di ungkapkan warga dusun margo mulyo Desa sumber Agung SR mengatakan saya mendapatkan bantuan BPNT dan PKH anak sekolah, kalo BPNT saya mendapatkan beras 10 kg, ayam dan buah, kalo pemotongan ga ada mas tapi kalo kita mau mengambil beras di minta 10.000 untuk transpot ,”ujar dia.

“Sm” warga dusun Tegal Sari Desa pamulihan penerima BPNT, murni di bulan agustus saya sempat komplin berupa ayam yang tidak sesuai, masa ayamnya kerdil dan bua buahanya banyak yang busuk, ” ujarnya

Kalo kartu ATM memang di ketua ,pengurus BPNT bukan di tahan tapi di tangan pengurus, ” kata dia. (zulhaidir)

Print Berita