Kualitas Pembangunan Jalan Buruk, LMND Tuding Pelaksana Ada Main Mata Dengan Pengawas

Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) masih terbilang buruk.

Terbukti, sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten itu kualitasnya masih jauh dari harapan masyarakat di Bumi Khagom Mufakat tersebut.

Tentu, terkait kualitas pembangunan tidak lepas dari lemahnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Hal tersebut dikatakan sekretaris Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ek-LMND) Lamsel, Dedi Manda Putera melalui rilis yang disampaikan ke dapur redaksi www.lampungmediaonline.com siang tadi (5/12/17).

Menurut mahasiswa hukum itu, buruknya kualitas pembangunan di Lamsel tentu bukan serta merta pembangunan yang sekedar dibangun begitu saja.

“Kualitas sebuah pembangunan itu tidak lepas dari beberapa aspek yang juga harus mendukung sebuah pembangunan. Terkait kualitas pembangunan tentu yang mempunyai tanggung jawab lebih ialah fungsi pengawasan.”ujar Dedi dalam rilis.

Ia menilai, pengawasan yang juga masuk dalam anggaran dinas tak difungsikan secara maksimal.

“Kalau sudah begitu, ketika ada pembangunan yang mempunyai kulaitas buruk, ini wajib menjadi pertanyaan bagaimana bisa terjadi pembangunan tersebut. Seperti apa Cara pengawasannya atau memang berindikasi main Matata?.” Ketusnya.

Lebih lanjut Dedi menjabarkan, hal tersebut patut menjadi Pekerjaan Rumah (PR, red) DPU Lamsel, yang dalam hal ini merupakan instansi pelaksana kegiatan.

“Utamanya yakni fungsi pengawasan yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh kecamatan di kabupaten ini.” Lanjutnya.

Lebih jauh lagi Dedi mengatakan, seperti yang terjadi pada proyek pembangunan infrastruktur jalan yang berada dibilangan jalan kopral M. Toyib, Pasar Lama dan jalan Veteran Kecamatan Kalianda. Bahkan, belum lama ini mengundang perhatian Bupati setempat, Dr. H. Zainudin Hasan, M. Hum yang turun langsung mengkritisi hasil pembangunan.

“Ya, setelah itu apa ? Tidak ada perbaikan, dan juga tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari fungsi pengawasan. Pekerjaan yang dinilai buruk oleh Bupati, namun proses pelaksanaan pembangunannya berjalan mulus begitu saja. Justru seolah tidak diawasi.” Pungkasnya. (Sior/Doy)

Print Berita