Ketua Apdesi: Kakon Lakukan Pungli Harus Diproses Secara Hukum

Pringsewu, www.lampungmediaonline.com – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabuapten pringsewu meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pungutan liar (Pungli) proses administrasi pembuatan surat nikah yang melibatkan petugas pekon sukoharjo 1 kec sukoharjo Kabupaten setempat.

“Itu tidak dibenarkan mas karena aturan dari kementerian agama (kemenag) itu jelas aturan menikah di KUA gratis dan pernikahan diluar KUA dikenakan biaya 600 ribu rupiah.  Dan terkait pembuatan surat Na (berkas persyaratan menikah) dipungut biaya bahkan sampai dipatok itu murni pungli dan harus diproses secara hukum yang berlaku dan saya selaku ketua apdesi mengecam dan mengutuk keras apabila ada rekan2 kepala pekon/aparatur pekon yang melakukan pungli” tegas ketua Apdesi Pringsewu Riduan saat dihubungi wartawan lampung media melalui telephone seluler, Rabu (16/8/17).

Lebih lanjut riduan yang juga kepala pekon (kakon) Sukoharum Kecamatan Adiluih menghimbau “ kepada kawan kawan kepala pekon agar bisa bersikap tegas dan selalu mengawasi aparaturnya ataupun badan kelembagaan yang ada didaerah kepemimpinanya agar tidak terjadi hal yang sama dengan dipekon sukoharjo 1” ungkapnya

“ Karena itu semua sudah ada aturannya mas dan jelas undang undangnya dan bagi kepala pekon manapun yang melakukan pungli ya harus ditindak tegas dan harus diproses secara hukum” pungkasnya

Diberitakan sebelumnya Peraturan pemerintah yang melarang semua instansi kepemerintahan Termasuk aparat desa/pekon meminta iuran atau pungutan yang diatur dalam perpres no 87 Tahun 2016 nampaknya tidak membuat oknum takut melakukan pungli (pungutan liar).

Aroma pungutan liar (Pungli) dalam proses administrasi pembuatan surat nikah diduga melibatkan petugas pekon sukoharjo 1 kec sukoharjo Kabupaten pringsewu.

“sangat saya sayangkan sekali hal ini terjadi mas Padahal sepengetahuan kami urusan Surat menyurat Itu gratis Nah ini kok Malah bayar. saya sedang ngurus Surat perlengkapan nikah harus bayar 400 ribu rupiah kepada oknum aparat pekon. Uangnya Sudah saya titip Sama kakak saya Tapi Malah dipersulit katanya harus saya sendiri yg ngambil dikantor” Ungkap Febri warga Pekon Sukoharjo kepada wartawan lampung media (11/8/17) kemarin.

“Selain saya keponakan saya 2 orang yang akan nikah yang Satu nikah tanggal 17 Augustus 2017 besok ini ya Sama mas kejadiannya keponakan saya harus bayar 400 ribu kepada rt nya untuk ngurus berkas nikah (Na)” ungkapnya penuh dengan kekecewaan.

Ditempat terpisah saat awak media mencoba konfirmasi kepada kepala Pekon sukoharjo 1 marsandi Terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum aparat Pekon sukoharjo 1 marsandi mejelaskan tidak adanya pungutan liar yang dilakukan.

“Disini tidak ada pungutan Dan aparat saya tidak Mungkin melalukannya silahkan Cari Bukti Dan Cari Saksi bawa febri nya kesini Biar semuanya jelas” katanya dengan gaya arogan sedikit emosi layaknya seorang pereman.

Seharusnya kepala pekon yang menjadi panutan masyarakat dapat bertutur kata yang baik dan sopan itu tidak dilakukan marsandi bahkan dengan nada lantang kepala pekon ini mengatakan hal yang takpantas dikatakan seorang pejabat.

“saya tidak suka dikeroyok seperti ini lebih Baik saya ajak berantem aja” ungkapnya kepada awak media.

Tak selang beralama febri sampai dikantor pekon dan tampak marsandi marasa panik dan lansung membawa febri masuk Keruangan tertutup yang berkemungkinan dibicarakan secara internal.

Selang 1 jam febri dan kepala Pekon marsandi keluar febri menyampaikan kepada awak media urusannya Sudah selesai. marsandi pun mengungkapkan hal serupa

“saya tidak ada urusan lagi dengan febri Karena permasalahnya Sudah selesai” pungkasnya sambil bergegas pergi menghindari pertanyaan wartawan.  (ifal/mega)

Print Berita