Geliat Lamsel

Kepsek SMA N 1 Katibung Angkat Bicara ‘”Setahu saya, administrasi tentang kesepakatan musyawarah tersebut ada di komite”‘

Lampung Selatan, www.lampungmediaonline.com – Mencuatnya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan dalam dua tiga terakhir, Kepala Sekolah (Kepsek) Idhamsyah S. Pd , M. Pd angkat bicara, terkait peran serta masyarakat terkait pendidikan ataupun sumbangan dari wali siswa.

Domainnya ada pada Pengurus Komite sekolah. Bahkan dirinya dengan tegas menyebutkan semua uang pungutan itu berdasarkan hasil kesepakatan wali siswa dalam agenda rapat komite sekolah, dengan dibuktikan adanya berita acara hasil rapat komite sekolah dengan para wali siswa.

“Semua sumbangan yang bersumber dari wali siswa adalah hasil kesepakatan musyawarah antara komite dengan wali siswa. Setahu saya, administrasi tentang kesepakatan musyawarah tersebut ada di komite,” sampai Kepsek Idhamsyah.

Kendati ada kesalahan administrasi dalam pemberitahuan itu, Idhamsyah menekankan, bahwa terkait kesepakatan sumbangan hasil rapat komite, secara langsung lebih kepada urusan internal komite sekolah, yakni pengurus dan anggota komite sekolah itu sendiri. Bahkan dirinya meluruskan informasi terkait adanya dugaan pungutan di sekolahnya.

” Saya selalu kepala Sekolah tidak mengetahui hal itu dan tidak pernah tau menau urusan biaya tambahan siswa tersebut maladministrasi, ” ungkap Idhamsyah.

Kemudian saat ditanyakan kebenaran informasi adanya sejumlah pungutan disekolah yang ia pimpin, seperti pemberitaan di sejumlah online lokal. Dirinya secara gamblang membenarkan memang ada yang ditarik dari para siswa, berdasarkan hasil kesepakatan rapat komite. Meliputi komite/SPP bagi seluruh siswa dari Kelas X, XI dan XII sebesar Rp. 1.000.000 persiswa pertahun.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah 48 tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah. Dengan teknis penentuan biaya anggaran untuk sekolah, pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak komite sekolah. Setelah itu, pihak komite sekolah yang akan melakukan musyawarah dengan pihak orang tua murid.

Misalnya ada pembangunan, atau rehab, atau operasional. Silahkan dimusyawarahkan dengan pihak komite untuk diteruskan kepada para orang tua.

Nantinya, jika pihak komite telah menyampaikan kepada orang tua siswa, maka orang tua bersama dengan komite menyepakati berapa besar bantuan siswa kepada sekolah.

Nanti orang tua silakan musyawarah, rundingkan. Dan bagi yang tidak mampu jangan dipungut, dan jangan dipaksa.

Diketahui Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945.  Maka setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan terkait pendidikan seyogyanya tidak menciderai hak dasar warga negara terhadap pendidikan.  Indonesia sebagai negara demokratis, maka dalam melakukan pengambilan kebijakan perlu melibatkan masyarakat, salah satunya dengan melakukan tahapan uji publik terhadap kebijakan yang akan dipilih dan putuskan.

Sementara komdisi satuan pendidikan yang masih membutuhkan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik yang dihasilkan, sering sekali menjadi alasan untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini Wali Murid untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan. Namun sayangnya hal ini tidak diikuti dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya yang kemudian terjadinyapro dankontrasetiap kali sekolah akan melakukan pungutan atau sumbangan dari  Wali Murid.

Permasalahan seperti ini sebenarnya dapat dicegah oleh satuan pendidikan dengan menyusun rencana strategis sehingga Wali Murid atau Komite Sekolah mengetahui secaragamblangmana biaya pendidikan atau kebutuhan sekolah yang sudah dibiayai oleh Pemerintah (baik pemerintah pusat dan daerah) dan mana biaya pendidikan atau kebutuhan sekolah yang tidak dibiayai oleh Pemerintah, maka kebutuhan yang belum dibiayai itulah yang dapat dicarikan solusi dengan cara melakukan pungutan atau sumbangan kepada peserta didik atau wali.

Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, masyarakat yang dimaksud adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik atau pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Pasal 2 PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan).

Maka dengan sistem gotong royong yang digunakan,  pada hakikatnya masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pendanaan pendidikan. Namun dalam pengelolaannya terdapat syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini yang harus benar-benar dipahami oleh Satuan Pendidikan ataupun Komite Sekolah.

Tanggungjawab bersama ini memiliki batasan, khususnya dalam penarikan biaya pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali.  Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik, untuk biaya pendidikan yang sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka tidak dapat dimintai lagi dalam bentuk sumbangan atau pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali.  Hal itu tentunya harus disesuaikan dengan batasan-batasan mana yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dan mana yang dilakukan oleh komite sekolah.

Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan

Terkait pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.  Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.  Namun sayangnya untuk satuan pendidikan menengah belum ada Permendikbud yang mengatur.

Sesungguhnya tidak ada larangan untuk melakukan pungutan atau sumbangan yang bersumber dari masyarakat dalam hal ini peserta didik atau orang tua/wali selama syarat dan ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan.   Maka penting dalam menyusun kebijakan tersebut melibatkan masyarakat dalam hal ini orang tua/wali.

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya  wajib memenuhi ketentuan antara lain didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan, dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

Inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Rapergub terkait biaya pendidikan dapat dipahami sebagai upaya untuk memiliki dasar hukum dalam proses melibatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

Namun sebelum kebijakan itu digulirkan perlu dilakukan kajian secara mendalam, uji publik dengan melibatkan masyarakat termasuk didalamnya orang tua/wali murid dan/atau komite sekolah, serta berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait termasuk didalamnya Kementerian Pendidikan, agar saat  kebijakan tersebut sudah diputuskan tidak menciderai hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

(Ky/rilis))

LAMPUNGMEDIAONLINE.COM adalah portal berita online dengan ragam berita terkini, lugas, dan mencerdaskan.

KONTAK

Alamat Redaksi : Jl.Batin Putra No.09-Tanjung Agung-Katibung-Lampung Selatan
Telp / Hp: 0721370156 / 081379029052
E-mail : redaksi.lampungmedia@gmail.com

Statistik

Copyright © 2017 LampungMediaOnline.Com. All right reserved.

To Top