Kemenko Marves: Perikanan, Bencana Laut, Kearifan Lokal Pengelolaan Laut, Usungan Indonesia pada 3rd UN WOA

Bandarlampung, www.lampungmediaonline.com — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut Indonesia akan memperjuangkan isu soal perikanan, bencana-bencana laut, pengetahuan-pengetahuan tradisi atau kearifan lokal tentang pengelolaan laut, dalam ajang United Nations (UN) World Ocean Assessments (WOA) putaran ketiga 2020-2025 mendatang.

Prakarsa progresif Indonesia untuk dapat turut menyampaikan ketiga isu dalam salah satu forum pengkajian laut secara global itu cukup beralasan, mengingat geostrategi Indonesia di percaturan maritim dunia sebagai negara kepulauan tropis terbesar.

Sehingga Indonesia diharapkan bisa banyak memberikan informasi dan pengetahuan tentang laut tropis pada dunia, supaya laut berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan.

Staf Ahli (Sahli) Menteri Bidang Sosio Antropologi Kemenko Marves, Tukul Rameyo Adi, menyampaikan diantara butir pemikiran kementerian itu, saat membuka sekaligus menarasumberi kegiatan diskusi fokus terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) tentang Penyusunan National Programme of Work dan Resource Requirement di Jakarta, Selasa, 24 November 2020.

Ujar Rameyo, FGD itu guna menelaah rencana kebijakan pembangunan, dan juga bagian persiapan Indonesia untuk menyiapkan suatu pool of expert atau kelompok pakar nasional yang akan terlibat pada 3rd UN WOA 2020-2025.

”WOA akan memasuki putaran ketiga. Putaran pertama 2010-2015, putaran kedua 2015-2020, ketiga 2020-2025,” kata dia, dalam helat FGD dibawah pandu ketat protokol kesehatan cegah kendali COVID-19 itu.

Setiap lima tahun, imbuh dia, dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan pengkajian tentang kondisi laut secara global.

“Tujuannya mengetahui kondisi laut dan bagaimana laut bisa berkontribusi ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), 2030” terang Rameyo, sebunyi keterangan tertulis Kemenko, diterima di Bandarlampung, diperbarui Minggu (29/11/2020).

Dinukil di muka, dia mengungkapkan Indonesia negara kepulauan tropis terbesar diharap banyak beri informasi dan pengetahuan laut tropis. Bukan tanpa alasan. “Selama ini, pada WOA putaran pertama dan kedua, negara-negara tropis termasuk Indonesia minim keikutsertaan, dan lebih didominasi negara maju,” sergahnya.

Lagipula, selain kebutuhan diseminasi informasi dan pengetahuan, UN WOA ketiga ini dapat digunakan Indonesia menyampaikan tiga isu stratejik diatas. ”Itu banyak di kita, sehingga dengan tiga ini bisa memberikan pengetahuan ke dunia supaya laut berkontribusi ke pembangunan berkelanjutan,” tutur dia.

Didaulat mengoordinasikan segala persiapan Indonesia menghadapi 3rd UN WOA, Kemenko Marves pun harus menyiapkan segala keperluan. Yakni, susunan pool of expert Indonesia yang terdiri para peneliti laut kemudian di-SK-kan. Dan, dokumen program kerja.

Dikuatirkan jika dua itu tak disiapkan, Indonesia akan sulit memberi kajian kelautan di forum itu. ”Dua hal inilah kita siapkan melalui FGD. Disambung Senin (30 November 2020), kita sudah sepakati program kerja yang kita ingin kaji di WOA putaran ketiga ini sebagai warna dari negara kepulauan di tropis,” ulasnya.

Rameyo yang dilantik kembali menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau eselon satu lingkup Kemenko Marves bersama pejabat baru tiga sahli, tujuh deputi, dan Sesmenko Marves, Agung Kuswandono, oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada 8 Juni 2020 lalu itu menyebutkan, pihaknya menghimpun banyak bahan kajian.

Seperti, dari KRS (Konsorsium Riset Samudera), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sekretariat SDGs Indonesia dibawah Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Nasional Pelaksana SDGs, red).

“Kita juga mengacu laporan hasil (WOA) putaran sebelumnya, kita coba nanti buat kerangka kerja terutama ruang lingkup yang dibagi beberapa isu penting nanti akan jadi chapter-chapter dalam laporan kajian,” katanya.

Bukan perkara sepele, pengampu sedikitnya 22 terbitan publikasi ilmiah kolektif selama karir di pemerintahan ini menyebut akan ada identifikasi.

”Itulah yang kita sebut programme of work, Indonesia akan usulkan program kerjanya, mencakup tiga hal penting tadi. Setelah itu dapat, setiap isu, setiap chapter siapa ahli yang harus terlibat. Kita sepakat akan melibatkan yang ada di lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan kalau memang dibutuhkan yang di lembaga non pemerintah dan banyak lainnya. Nanti coba kita identifikasi,” imbuhnya.

Kerja tim kecil bentukan FGD, terusnya, akan menyampaikan hasil kajian pada Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves (Prof Purbaya Yudhi Sadewa, red).

Deputi Purbaya nantinya diharapkan membuat draf SK pool of expert dan program kerja yang telah dirancang.

Selain itu, menjadi perhatian pula soal perlunya fasilitasi teknis dalam bentuk sebuah lembaga yang jadi eksekutor program-program WOA tersusun.

“Lembaga itu, dipandang lebih cocok diemban oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Karena BMKG sudah pernah beberapa kali terlibat di WOA,” kuncinya.

Bermaksud anti ribet, memudahkan, Rameyo menggarisbawahi. “Intinya, kita tim kecil mengidentifikasi dan menyiapkan tiga hal tadi, disampaikan ke Deputi I, kemudian dilegalkan, bisa Deputi, Sesmenko atau Menko Marves supaya secara formal ditunjuk. Jadi, kalau ada permintaan PBB, kalau ada pertemuan-pertemuan atau diskusi kita sudah ada orangnya,” bebernya.

Bekas Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (6 Juli-13 September 2017) ini bilang, FGD itu pertemuan lanjutan gelaran Deputi I Kemenko Marves selama ini. Melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, berembuk persiapan Indonesia menyongsong 3rd UN WOA.

Dan juga membahas bagaimana posisi Indonesia, lalu menyiapkan segala bahan keperluan dibutuhkan nantinya.

“Sampai saya kemudian mengusulkan ada tim kecil bekerja siapkan bahan. Jadi intinya menyiapkan bahan, data, informasi mendukung SDGs di bidang kelautan dan kemaritiman,” lugas dia.

Sadar akan mengundang tanya publik, apa saja keuntungan bagi Indonesia? Ungkap Rameyo, terdapat beberapa dampak sekaligus keuntungan bagi Indonesia jika berpartisipasi pada 3rd UN WOA nanti.

Yakni, Indonesia akan menjadi tolok ukur (benchmark), semakin dikenal dan diperhitungkan dunia internasional dalam hal pengkajian laut. “Artinya, secara sederhana Indonesia memiliki keuntungan politik atau diplomasi.”

Tak hanya itu saja. ”Kedua, dari sisi nasional sendiri, kita juga sedang memasuki ujung (periodisasi) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), pembangunan 20 tahun yang berhenti sampai 2024,” tandasnya.

Sedayung dua terlampaui, “Periode 2025-2045 kita perlu menyusun haluan lagi untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun, ini butuh baseline juga. Kita ingin sekalian saja, selain untuk dunia juga untuk menyiapkan baseline (pondasi) perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan yakni 2045, Indonesia Emas. Disamping itu, sebetulnya kegiatan-kegiatan ini juga bisa jadi basis daripada pembangunan kelautan regional,” dia memaksudkan.

Mendidihkan adrenalin membuncahkan budaya pengharapan, Rameyo menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan pemilik banyak pengetahuan dan data, terutama kepulauan tropis, sudah sepatutnya menjadi pemimpin dalam urusan laut di kancah internasional.

Sehingga, keikutsertaan Indonesia di 3rd UN WOA dapat memberi informasi dan data yang bisa bantu menentukan arah kebijakan pembangunan global terutama di sektor kelautan.

”Kita yang jadi leader karena negara kepulauan, 70 persen air. Kalau kita enggak memberikan rekomendasi ke dunia boleh jadi arah pembangunan global atau rekomendasi UN nanti bisa salah, enggak komplit, banyak hal-hal yang enggak jelas, rahasia sebenarnya ada di kita,” nyala Rameyo.

Itu kenapa sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat diharapkan berkontribusi bukan cuma kepentingan politik. “Tapi, secara keilmuan banyak informasi ada di kita. Jika kita enggak ikut bisa terabaikan, jadi kita itu kunci. Di bumi ini posisi kita kunci, informasi, pengetahuan, sumber daya, semuanya ada di kita. Kita kunci,” tuntas Rameyo mengunci paparan.

Rameyo betul. Meski telunjuk data menunjukkan pil pahit jumlah rumah tangga nelayan Indonesia terus saja menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu kepala keluarga oleh banyak musabab kurun 2009-2019, menggembirakannya di bumbung lain, dari sedikitnya 32 ribu jenis spesies ikan di dunia, data KKP mencatat Indonesia punya sedikitnya 4.720 jenis ikan baik tawar maupun laut di seluruh perairan Indonesia, 650
spesies diantaranya jenis ikan hias.

Dan lebih menggembirakannya lagi, meski berdasarkan data lain terbaru Indonesia punya 1.230 jenis spesies ikan hias laut maupun tawar –terbesar di dunia, serta 2018 lalu membukukan angka ekspor sebanyak 257.862.207 ekor ke 5 negara tujuan utama ekspor yaitu AS, China, Inggris, Jepang, dan Singapura, itu juga baru tujuh persen yang terjamah tangan pembudidaya.

Di lain palung, ancaman nyata petaka bencana laut baik alam maupun non alam juga butuh mitigasi risiko prima. Komprehensi sistem penanggulangan bencana nasional kita sebagai negara pengampu bentang spasial garis pantai terpanjang di dunia tentu juga butuh direferensikan komunitas dunia.

Demi menyebut, dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir rob, sea level rise atau penaikan muka air laut, angin topan, sampah plastik, limbah B3, pemanasan global, efek percobaan nuklir, kebocoran minyak, meteor jatuh atau faktor antariksa, kumpulan efek bencana ekologis terkonsentrasi, dan lain-lain ancaman bencana dahsyat di masa depan.

Ingat berjuta kisah letusan dahsyat Gunung Krakatau 28 Agustus 1883? Dari itu, disamping Sahabat Maritim, dimulai dari pendidikan pertama dan utama yakni keluarga, banyak pakar kebencanaan mewanti para orangtua untuk juga mendidik anak-anaknya sejak dini agar jadi generasi melek bencana. Menjadi Sahabat Bencana.

Oktober lalu, berbicara pada diskusi Budaya Maritim dan Literasi Maritim di Yogyakarta, Rameyo mengingsut fakta rendahnya literasi maritim di generasi milenial sebab pencatatan minim kekayaan bahari kita dan berakibat generasi kini kurang ‘intim’ maritim.

Namun demikian, tak sekadar pelipur, Rameyo juga kita, usah kulum senyum. Allah Maha Pencipta, salah satunya telah ciptakan begitu sempurna bagi negara produsen dan eksportir ikan hias terbesar di dunia ini, jenis ikan hias tercantik di dunia asli Indonesia.
Ikan ini, salah satu favorit akuarium.

Banggai Cardinal Fish, namanya, satwa langka endemik asal dari dan hidup di perairan dangkal seluruh area Pulau Banggai, pulau seluas 268 kilometer persegi, selatan Pulau Paleng, utara Pulau Salue Besar, timur laut Pulau Labobo, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Spesies pemakan plankton, copepoda ini sangat kecil, rata-rata panjangnya cuma 8 senti. BCF berpola tubuh indah, garis hitam-putih, pembeda mudah mana jantan mana betina, jika rongga mulut membesar itu dia jantannya.

Begitu pula, Rameyo juga kita, usah ragu untuk selalu bersyukur, bahwa bukan sekadar penghibur, Allah Maha Pencipta juga telah ciptakan istimewa satu kawasan laut di dekat kita, di Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung, selatan Sumatera, Indonesia.

Kawasan eksotik, pernah bikin Nadine Chandrawinata ternganga kala kali pertama lihat sendiri dari atas perahu Ketinting tumpangannya, jalur migrasi dua jenis lumba-lumba –botol hidung dan spinner, salah satu jumlah terbesar migrasi lumba-lumba di dunia, terletak di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, yang asyik pantainya juga tempat dua spesies penyu –penyu hijau dan penyu sisik, saling “say hallo” riang bersarang. Teluk Kiluan.

Catatan redaksi, spirit kedaulatan maritim nasional yang turut Rameyo gelorakan selain sebangun sejiwa dengan visi mulia poros maritim dunia, juga bak membasuh jernih salah satu penggalan pidato Menko Luhut Binsar Pandjaitan, pada seremoni pelantikan-pengambilan sumpah jabatan sama atas Rameyo di era Kabinet Kerja lalu.

Saat itu, Luhut yang saat ini juga Ketua Wanhat DPP Partai Golkar, setelah pernah jadi Menhub Ad Interim –saat warta ini naik siar jadi Menteri KKP Ad Interim, pidatonya 13 September 2017 menekankan agar (saat itu) Kemenko Maritim perlu berperan lebih besar lagi sesuai visi misi Presiden Joko Widodo.

“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Klaim itu jangan hanya menjadi klaim, tapi diwujudkan dalam banyak tindakan,” arahan direktif Luhut, jenderal kehormatan eks Dubes RI untuk Singapura, Menperin era Gus Dur, Kepala KSP, Menko Polhukam dan Menko Maritim Kabinet Kerja, tercatat pula sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Pejuang Bravo Lima (PBL).

Masih tajam ingatan kita, petikan pidato kenegaraan pertama Jokowi sesaat usai dilantik sebagai Presiden ketujuh Indonesia, 20 Oktober 2014.

Penting isi pidato visi kemaritimannya, saat itu Jokowi lugas mengingatkan bahwa sebagai bangsa, Indonesia punya martabat dan harga diri. “Kita ingin jadi bangsa yang mengusung peradaban sendiri, sekaligus memberi sumbangan pada peradaban global.”

“Dengan mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, teluk. Kita akan mengembalikan semua, kejayaan di laut dan samudera. Sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu kembali membahana,” petikan pidato Jokowi.

Ingat ujaran magis Soekarno soal jiwa Cakrawati? Jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung?

Saat itu, melanjut pidato, Jokowi pun mengutip Sang Proklamator. “Kita harus memiliki jiwa laut yang berani mengarungi samudera dengan gelombang yang menggulung, naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama Republik Indonesia,” lantang Jokowi.

Valesveva Jayamahe. Nenek moyang kita s’orang pelaut. Luas laut kita 5,8 juta kilometer persegi. Meski pandemi masih menghujam, usah kendor usah padam, Presiden Jokowi. Visi poros maritim dunia tak boleh karam lagi.

Pun salut terbilang, Opung Luhut. Ciayo, Doktor Rameyo. Surut kita pantang, ayo semangat kita pagut. Salam Marves, Salam Indonesia Maju! [red/rls/Muzzamil]

Print Berita