Ir. Dwita Ria Gunadi Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI Bersama Petani dan DPRD Lampung Tengah di Trimurjo

Lampung Tengah, www.lampungmediaonline.com – Ir. Dwita Ria Gunadi, anggota MPR RI dari Fraksi Gerindra (Dapil Lampung II/A-84), melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula Balai Benih Induk (BBI) Trimurjo, Lampung Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Lampung Tengah dan turut dihadiri oleh 8 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Gerindra, termasuk Nuriyah, S.Sos., yang juga menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan yang mengangkat empat pilar bangsa—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—Ir. Dwita Ria Gunadi menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat tani yang menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan.

“Petani bukan hanya penyokong ekonomi nasional, tetapi juga penjaga moral kebangsaan di akar rumput. Dengan memahami dan mengamalkan Empat Pilar, kita turut menjaga keutuhan NKRI dari desa,” ujar Ir. Dwita dalam sambutannya.

Salah satu narasumber, Nuriyah, S.Sos., dalam paparannya menyampaikan bahwa peran petani sangat strategis, dan ia mendorong agar kelompok tani terus diberdayakan melalui program-program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa. Ia juga mengajak para petani untuk aktif dalam menyuarakan aspirasi serta menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai masukan dari peserta terkait persoalan di sektor pertanian, mulai dari kebutuhan pupuk bersubsidi, kestabilan harga hasil panen, hingga penguatan peran Gapoktan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis buku pedoman Empat Pilar MPR RI kepada perwakilan Gapoktan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan wawasan kebangsaan di kalangan petani.

Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, serta para wakil rakyat.(*)

Print Berita