Investasi dan Hilirisasi Era Presiden Prabowo Langkah Strategis Wujudkan Kemandiriaan Ekonomi

Investasi dan Hilirisasi Era Presiden Prabowo Langkah Strategis Wujudkan Kemandiriaan Ekonomi

Oleh : Aditya Akbar

Pemerintah terus mengakselerasi investasi untuk memperkuat industri hilirisasi di berbagai sektor strategis. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo Subianto telah mengimplementasikan kebijakan hilirisasi dan investasi sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintahannya berkomitmen untuk memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam dapat dinikmati di dalam negeri, bukan hanya sebagai bahan mentah yang diekspor. Melalui langkah ini, Indonesia semakin menarik investasi besar di sektor pertambangan, energi, dan industri manufaktur.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah menargetkan investasi besar untuk mendorong hilirisasi industri. Sektor yang menjadi fokus mencakup minyak dan gas, pertambangan, pertanian, serta kelautan. Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan investasi hilirisasi sekitar USD618 miliar hingga tahun 2025 guna mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan 21 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Beberapa proyek ini akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai bentuk nyata dalam mempercepat realisasi program.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi nasional selama 30 hari, proyek ini akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas energi.

Di sektor energi, pemerintah juga merancang pembangunan penyulingan minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, menjadikannya salah satu fasilitas pengolahan terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, memastikan ketersediaan energi dalam negeri, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok energi nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mengembangkan program gasifikasi batu bara untuk memproduksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Proyek ini akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan pendekatan berbasis sumber daya dalam negeri. Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hilirisasi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

Presiden Prabowo telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, termasuk sektor mineral, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada satu sektor tertentu, tetapi dapat menciptakan dampak luas bagi perekonomian nasional.

Senada, Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal mengungkapkan program hilirisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah merupakan rencana yang baik mengingat masih banyak komoditas tanah air yang kurang dikembangkan sehingga kurang memiliki nilai tambah. Selain itu, program tersebut juga berkaitan dengan efek domino yang akan dirasakan di dalam negeri seperti salah satunya penciptaan lapangan pekerjaan

Kebijakan hilirisasi ini dipandang sebagai langkah positif yang akan meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas di Indonesia. Hilirisasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Dengan adanya hilirisasi di sektor pertanian, misalnya, harga pangan dalam negeri bisa lebih stabil dan lebih banyak petani yang mendapatkan manfaat ekonomi.

Namun, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dari pengalaman hilirisasi sebelumnya. Program hilirisasi nikel, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam menciptakan keterkaitan dengan ekonomi lokal di sekitar lokasi smelter. Selain itu, dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian utama agar industri hilirisasi tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat sekitar.

Hilirisasi bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan meningkatkan nilai tambahnya di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan impor produk jadi.

Investasi dalam hilirisasi juga akan menciptakan efek berganda yang besar. Selain membuka lapangan kerja baru, industri hilirisasi akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di dalam negeri. Ini menjadi peluang bagi generasi muda untuk berperan dalam transformasi industri dan membangun ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan investasi dari sektor swasta, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan kesadaran akan pentingnya hilirisasi hingga menjadi bagian dari ekosistem industri yang berkembang.

Masyarakat perlu mendukung produk-produk dalam negeri yang dihasilkan melalui proses hilirisasi. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, masyarakat turut memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Dalam jangka panjang, hilirisasi akan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas, sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan optimal. Dengan semangat kolaborasi, kita bisa memastikan bahwa investasi dan hilirisasi akan membawa manfaat nyata bagi masa depan Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Print Berita