Jakarta, www.almpungmediaonline.com -Hasil evaluasi penilaian akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapatkan peningkatan indeks dengan nilai 64,75 atau peringkat B.
Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Amir Yanto saat bincang-bincang dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) menyebutkan peringkat ini lebih baik ketimbang pada tahun 2015 yang hanya mendapat nilai Cc atau 60,53.
“Kejaksaan dalam hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk penilaian tahun 2016 yang sudah diterima, Kejaksaan memperoleh nilai B,” cetus Amir, di Kejagung, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Amir menjelaskan khusus Indeks Reformasi Birokrasi, penialainnya terdiri beberapa komponen, antara lain, kapasitas dan akuntabilis kinerja organisasi yang pada 2016 mendapat poin 11,77 dengan bobot idealnya sesuai aturan mencapai 14,00.
“Sedangkan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN mendapatkan 7,95 melebihi batas ketentuan dengan bobot poin 7,00 padahal pada 2015 hanya 7,49, kemudian kualitas pelayanan KKN mencapai 7,65 dengan batas aturan 7.00,” urai dia.
Sedangkan penataan sistem manajemen SDM mencapai poin 12.30 dari batas ketentuan 15,00, dan peningkatan kualitas pelayanan publik 3,49 dari batas 6,00. Kata dia, sesuai aturan Kemenpan, tujuan evaluasi itu untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
“Birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan RI,” imbuhnya.
Sedangkan tujuan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.
“Serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan,” katanya.
Kejaksaan dibawah Jaksa Agung HM Prasetyo bahwa evaluasi kinerja Kejaksaan, ditekankan Amir bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif kinerja Kejaksaan saat ini dalam menerapkan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia dan pencapaian hasil-hasil organisasi Kejaksaan.
Sebelumnya, Kejaksaan RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pada 2016 setelah sempat turun pada 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kinerja kejaksaan sangat bagus, tugas banyak dengan anggaran minim tapi bisa memperbaiki sistemnya, kata Anggota I BPK Firman Sampurna dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI 2016.
Dikatakan Firman, Kejaksaan sempat mendapatkan WTP berturut-turut dari 2012, 2013, 2014 namun pada 2015 turun menjadi WDP hingga bisa kembali meraih WTP.
Ia menyebutkan WTP itu merupakan prestasi yang patut dibanggakan bukan sekadar hadiah. “Prestasi dengan kerja keras dalam mengelola keuangan negara atau mempertanggungjawab-kannya,” katanya.
Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo berharap hasil audit BPK ini memperjelas temuan dan kekurangan pengelolaan keuangan negara yang harus dicermati.
“Temuan BPK harusnya diimbangi bersama antara auditor dengan kendala kejaksaan dalam memandang masalah,” demikian Prasetyo.(lis)
Travel Lampung Jakarta, Diantar sampai Rumah Ongkos Murah Layanan Prima
Travel Jakarta Lampung PP Dapat Free Snack dan 1 Kali Makan
Travel Lampung Depok via Tol Tiap Berangkat Pagi dan Malam
Harga Travel Bekasi Lampung Antar Jemput Murah sampai Rumah
Travel Palembang Lampung Lewat Tol Hemat Cepat sampai Alamat
