FPI Dibubarkan, Wasekjen MN KAHMI Minta Pemerintah Tidak Tebang Pilih

JAKARTA, www.lampungmediaonline.com  – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (30/12) secara resmi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Pembubaran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Mendagri, Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G. Plate, Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI), Sabarudin mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah, dan meminta agar bukan cuma FPI, akan tetapi semua ormas yang terindikasi radikal juga dibubarkan.

“Tidak hanya FPI yang harus dibubarkan, tetapi ormas-ormas yang meresahkan secara sosial di masyarakat juga harus ditertibkan. Apalagi ormas yang terindikasi sebagai kelompok radikal, ekstrimis dan teroris,” katanya, saat dihubungi redaksi, melalui telepon seluler, Kamis (31/12).

Menurut Sabarudin, sikap tegas tersebut penting untuk dilakukan pemerintah agar, masyarakat tidak menilai pemerintah tebang pilih dalam proses pembubaran.

“Ini penting untuk dilakukan pemerintah, karena bagaimana pun, jangan sampai ada anggapan dari masyarakat, bahwa dalam pembubaran FPI ini, masyarakat menilai, pemerintah tebang pilih,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, setelah pembubaran dilakukan, pemerintah melarang setiap kegiatan yang mengatasnamakan FPI.

“Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya saat jumpa pers, kamis (31/12) di Jakarta. (Haji Merah)

Print Berita