Dwita Ria Gunadi Soroti Kesejahteraan MMP TNWK dan Dorong Mitigasi Konflik Gajah Libatkan Perusahaan Besar

Bandar Lampung, www.lampungmediaonline.com — Ir. Dwita Ria Gunadi, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, menyoroti serius kesejahteraan anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang bertugas di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung.

Dwita Ria menyampaikan keprihatinannya karena para anggota MMP yang berada di garis depan pengamanan kawasan konservasi dan mitigasi konflik satwa liar hanya menerima insentif sebesar Rp240.000 per bulan serta belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Mereka ini garda terdepan yang menghadapi langsung risiko di lapangan, termasuk konflik dengan satwa liar seperti gajah. Sudah seharusnya kesejahteraan dan perlindungan mereka diperhatikan secara serius,” tegas Dwita Ria.

Selain persoalan kesejahteraan MMP, Dwita Ria juga menyoroti perlunya percepatan mitigasi konflik antara manusia dan gajah yang kerap terjadi di wilayah penyangga TNWK. Ia menilai pembangunan tanggul atau pagar panahan gajah tidak bisa menunggu terlalu lama apabila hanya mengandalkan skema anggaran multi years.

Untuk itu, Dwita Ria mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar segera memanggil dan melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Lampung melalui skema kolaborasi atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu pembangunan tanggul pengaman gajah.

“Konflik manusia dan gajah ini tidak bisa ditunda. Jangan menunggu anggaran bertahun-tahun, sementara nyawa manusia terus terancam. Perusahaan besar di Lampung harus ikut ambil peran,” ujarnya.

Dwita Ria mengingatkan bahwa konflik manusia dan gajah telah memakan korban jiwa, sebagaimana peristiwa tragis pada 31 Desember lalu, di mana seorang Kepala Desa di Lampung Timur meninggal dunia saat berupaya menghalau gajah liar yang masuk ke wilayah permukiman warga.

“Peristiwa meninggalnya kepala desa ini harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan konflik satwa liar harus dilakukan secara komprehensif, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, perlindungan petugas lapangan, serta tetap menjaga kelestarian satwa dan ekosistem.(*)

Print Berita