Lampung Tengah, www.lampungmediaonline.com – Masyarakat Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang cukup sulit. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra Ir. Dwita Ria Gunadi gencar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, hari ini (27/11) giliran Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah yang dipapari 4 Pilar Kebangsaan.
Dengan menggandeng Organisasi Masyarakat PERMALA (Persatuan Masyarakat Lampung) Dwita memberikan sosialisasinya terkait 4 Pilar didampingi Muhammad Saleh Mukadam selaku Ketua DPP Permala sekaligus Anggota DPRD Lampung Tengah, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Menurut Dwita Ria, Sosialisasi Empat Pilar MPR, merupakan perintah dari Undang Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal 5 Dalam Undang Undang itu MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
“Empat pilar tersebut dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal di samping pilar-pilar lain bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri” ujar Dwita Ria.
Menurut Dwita Ria, Sejak 2014 hingga saat ini Ada sekitar 32,8 persen penduduk Indonesia atau sekitar 87 juta orang telah terpapar kegiatan sosialiasi Empat Pilar MPR. Sedangkan, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mencapai angka 99,8 persen. Angka-angka itu merupakan hasil survei yang dilakukan MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. “Jadi kegiatan sosialisasi 4 Pilar masih sangat dibutuhkan, agar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat” kata Dwita Ria
Pada kegiatan tersebut, Dwita Ria menjelaskan terdapat sedikitnya 6 alasan mengapa Sosialisasi 4 Pilar sangat dibutuhkan dan penting disosialisasikan hingga pelosok desa.
Pertama karena masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit. Contoh munculnya radikalisme yang melahirkan terorisme. Ini harus diantisipasi agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang terpapar radikalisme dan terorisme
Kedua masih adanya pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan. Masih terjadi disparitas pembangunan pusat dan daerah. Contohnya banyaknya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI
Ketiga kurang berkembangnya penghargaan terhadap kebhinnekaan dan kemajemukan yang melahirkan politik SARA. Oleh karena itu, perlu menghindari politik SARA bahkan dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang sempat menghembuskan politik SARA dengan kencang.
keempat karena kurangnya keteladanan sebagian pemimpin sebagai tokoh bangsa. Ini terkait dengan korupsi. Banyak pejabat negara dan aparat penegak hukum terlibat korupsi.
Kelima adalah tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah. “Tapi sekarang lebih baik. Mereka yang di atas juga ditangkap.”
Keenam yang tidak kalah penting adalah adanya pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap masyarakat Indonesia. Seperti pengaruh internet dan gadget. Ini bisa mempengaruhi jati diri bangsa. Dulu kita punya nilai gotong royong tapi sekarang sudah mulai individualistik.(red)